MAKASSAR, JP- Pernyataan Bupati Lembata Eliaser Yetji Sunur ST., MT., menolak mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) karena dianggap berbelit-belit, dinilai sarat muatan politis.
“Pernyataan Bupati Lembata terkait BLT terlalu bernuansa politis, terlebih disampaikan saat ini menjelang Pilkada Lembata,” ujar politisi PDI Perjuangan Nikolaus Beni kepada jejakpublik.com, Rabu (29/04/2020).
Dirinya mengaku tidak sependapat dengan pendapat bupati terkait BLT tersebut.
“Karena pernyataan seperti itu tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dalam kondisi pandemi Covid 19 seperti sekarang ini,” katanya.
Menurut politisi asal Kedang Kabupaten Lembata ini, apa yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terkait mekanisme penyaluran BLT sudah tepat.
“Pemerintah melalui menteri sosial sudah menetapkan mekanisme penyaluran BLT yang tentunya sudah dikaji matang-matang. Ini agar dana yang bersumber pada APBN itu tepat pada sasaran,” jelasnya.
Menurut politisi yang tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ini, jika bupati mau seenaknya menyalurkan BLT sesuai keiinginnya, dirinya menyarankan agar eksekutif dan legislatif Lembata harus berinovasi menangani krisis ekonomi rakyatnya.
“Bagaimana caranya ya dengan gotong royong. D imana yang mampu membantu yang kurang mampu atau miskin dan mengajak masyarakat untuk benar memanfaatkan lahan untuk penanaman pangan mengantisipasi krisis pangan pasca pandemi Covid-19,” usulnya.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sulsel ini berharap, di masa pandemi Covid-19 ini para politisi dapat mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Para politisi jangan manfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komuditi politik, tapi bagaimana mencari solusi untuk mengatasi Covid-19 dan membantu rakyat Lembata tanpa melihat warna baju yang dipakai para politikus,” pintanya.
Ditambahkannya, syarat BLT tidak susah karena pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tinggal mengirimkan data ke mensos maka dana BLT akan dikuncurkan.
“Yang susah kalau pemda tidak punya data itu. Tapi apabila datanya sudah cocok langsung dikuncurkan dananya,” tukasnya
Ia mengusulkan lagi, eksekutif dan legislatif merealokasi anggaran APBD yang tidak urgen untuk membantu rakyat Lembata, karena APBD merupakan uang rakyat.
“Di saat Covid-19 ini pemerintah dan DPRD fokus pikirkan rakyatnya. Bila memungkinkan eksekutif dan legislatif gotong royong bantu rakyat miskin Lembata di pelosok desa di Lembata,” tandasnya.
Diketahui, sebelumnya Bupati Lembata, Provinsi NTT, Eliaser Yetji Sunur ST. MT., kesal dengan syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah pusat dalam penyaluran BLT untuk masyarakat.
“Sebaiknya menteri makan saja uang itu di sana, masa mau bantu masyarakat harus dengan syarat?,” katanya saat berkunjung ke Desa Watokobu, Nubatukan, Lembata untuk melantik Penjabat Kepala Desa dan BPD, Selasa (28/04/2020). (JPc)
COMMENTS