JAKARTA, JP- Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Dalam Perppu tersebut juga diatur pasal mengenai pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada Desember 2020; dan jika tidak dapat dilaksanakan pada waktu tersebut, maka pemungutan suara serentak dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam berakhir.
Namun dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada Serentak Tahun 2020, di Jakarta, Sabtu (16/05/2020), Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengusulkan opsi baru. Di mana ia mengusulkan agar pelaksanaan tahapan Pilkada serentak mulai diselenggarakan setelah status pandemik Covid-19 berakhir.
“Ini (Covid-19, red) bukan sekadar bencana keadaan darurat bencana non-alam saja, tetapi ini adalah pandemik dunia. Sehingga, mohon dipertimbangkan apakah kita (bisa) merencanakan itu setelah pandemik dunianya dicabut,” ujar Menkes sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Menkes beralasan, jika status pandemik berakhir setelah dicabut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO), maka akan turun level menjadi endemi atau wabah tingkat nasional yang bisa diprediksi kapan berakhirnya Covid-19.
“Setelah pandemik dunianya ini dicabut oleh WHO, atau tidak pandemik lagi, mungkin kita bisa melakukan pentahapan. Karena jadinya endemi atau wabah yang sifatnya nasional, sehingga kita bisa memprediksikan,” jelasnya.
Dikatakan Menkes, jika kegiatan politik tersebut tetap dilakukan di masa pandemik, maka akan menjadi tidak etis karena negara-negara lain masih berkutat dengan upaya penanganan Covid-19.
“Rasanya tidak elok. Kita juga melihat negara-negara lain, kalau kita menyelenggarakan sendiri, rasanya juga lucu, karena ini adalah kondisi pandemik yang sedang mewabah di seluruh dunia,” tandasnya. (JPc)
