MANADO, JP- Belakangan ini ada pasangan calon (paslon) di Pilkada Serentak di Sulawesi Utara (Sulut), kerap berkampanye dengan mengatakan bahwa harus ada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
Namun dalam materi ini terkesan mau mengkampanyekan bahwa sinergitas yang dimaksudkan adalah dari presiden, gubernur hingga bupati dan walikota harus sama partai. Hal ini terlihat dari foto yang menampilkan kandidat-kandidat dari satu partai.
Bagi Peneliti Pemerintahan Sulut Fredy B Sumual SIP, materi kampanye tersebut tidak tepat.
“Sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota memang penting, Tapi bukan berarti harus satu partai. Tidak tepat. Itu teori usang,” ujar Sumual kepada wartawan, Rabu (01/11/2020).
Menurutnya, tidak ada parameter baku bahwa keberhasilan pembangunan sebuah daerah mesti ditandai dengan kesamaan garis partai pengusung kepala daerah dan pusat (presiden/menteri-menteri).
“Sukses tidaknya seorang pemimpin membangun wilayah, tergantung komitmen, kreativitas dan daya gedor menarik anggaran pusat,” jelasnya.
Dikatakan Sumual, sinergitas yang dibutuhkan adalah komitmen membangun dari desa.
“Siapapun kepala daerah dengan warna partai yang berbeda, Presiden Jokowi butuh pemimpin yang bekerja. Bukan sinergitas satu warna,” paparnya.
Ditambahkannya, beda warna daerah dan pusat, atau daerah kabupaten/kota dan provinsi, justru mendorong bupati dan walikota bekerja ekstra keras menarik investasi ke daerah dan berhasil meningkatkan pendapatan daerah, mengembangkan program kerja dengan sokongan sejumlah kementerian.
“Ini sudah dibuktikan bupati dan walikota di Sulut yang walau beda partai dengan presiden dan gubernur, namin berhasil membangun daerahnya,” tukasnya.
Selain itu, menurutnya, justru kalau mengatakan sinergitas harus satu partai itu sama saja dengan mengabaikan esensi demokrasi kita.
“Kalau ada presiden dan gubernur mengatakan bahwa kalau presidennya warna A dan gubernurnya warna B atau gubernur warna A dan bupati/walikotanya warna B maka tidak akan sinergi, pernyataan itu menggambarkan kepemimpinan yang diskriminatif. Itu juga tidak baik dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi,” tandasnya. (JPc)
COMMENTS