MANADO, JP- Ada yang menarik dari Debat Publik Calon Walikota (Cawali) Manado yang berlangsung di Swissbell Hotel Manado, Selasa (17/11/2020).
Yakni terkait jawaban Cawali Manado Prof Dr Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) ketika mendapat pertanyaan dari panelis soal harmonisasi kepala daerah.
“Salah satu kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tata kelola yang buruk akibat konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pertanyaannya, apa langkah-langkah antisipatif saudara agar konflik dengan pasangan anda tidak terjadi selama 5 tahun dan apa pertanggungjawaban moril anda jika akhirnya konflik itu benar-benar terjadi,” kata moderator saat membacakan pertanyaan panelis.
Atas pertanyaan ini, JPAR menjelaskan tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip yang dikedepankan adalah prinsip transparansi atau keterbukaan akuntabilitas, prinsip efektivitas, prinsip bertanggung jawab, prinsip adil inovatif dan tidak korupsi. Sehingga bila dibentuk pemerintahan ke depan dimulai dari komitmen kepala daerah yang punya komitmen kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bersih,” kata Prof Paula sapaan akrab Julyeta Runtuwene.
Dengan prinsip-prinsip tersebut, JPAR meyakini bahwa dengan sendirinya inovasi-inovasi terbangun, yang di mana masyarakat dapat langsung mengontrol termasuk hal-hal yang dapat membuat suatu hubungan tidak harmonis.
“Itu bisa kita lakukan ketika prinsip-prinsip tersebut dikedepankan dan ini juga berbicara tentang upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik dan tentu tata kelola pemerintahan yang baik ini termasuk juga di dalamnya bagaimana melihat semua hal-hal yang menjadi tantangan di Kota Manado seperti upaya mengatasi bahkan memutus mata rantai Covid-19,” tukasnya.
Pengamat Politik Sulawesi Utara Stefanus Sampe Ph.D membenarkan pernyataan JPAR. Namun dirinya menilai jawaban Cawali yang berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Manado Harely Mangindaan ini tidak lengkap.
“Pertanyaan kedua tidak dijawab oleh yang bersangkutan (JPAR) yakni apa pertanggungjawaban moril anda jika akhirnya konflik itu benar-benar terjadi. Padahal ini penting dijawab sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen yang jujur kepada publik. Jadi bagi saya jawabannya tidak lengkap,” paparnya.
Menariknya, Sampe menyebut ada beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah memperlihatkan harmonisasi kepemimpinan.
“Contohnya di Provinsi Sulut duet pak Olly Dondokambey dan pak Steven Kandouw (OD-SK) sebagai gubernur dan wagub Kandouw. Keduanya sangat harmonis sampai tahun kelima kepemimpinan mereka. Atau kalau di Kota Manado pak GS Vicky Lumentut dan pak Mor Dominus Bastiaan (GSVL-MOR) sebagai walikota daj wakil walikota. Sampai saat ini keduanya tetap harmonis, bahkan di Pilkada Manado meski keduanya terlibat pertarungan di mana GSVL berjuang memenangkan istrinya ibu JPAR sekaligus calon dari Partai Nasdem dari 3 calon lainnya termasuk pak Mor ,” tandas Sampe. (JPc)
COMMENTS