MANADO, JP- Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) digelandang KPK setelah yang bersangkutan menyerahkan diri di Gedung KPK sekitar pukul 02.45 WIB, Minggu (06/12/2020)
Mensos JPB dijadikan tersangka oleh KPK dengan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17 miliar di Jabodetabek 2020.
Dalam kasus ini, Mensos Juliari Batubara diduga menyalagunakan wewenang terkait pengadaan bansos untuk Jabodetabek. Mensos diduga menerima suap tersebut sebagai bagian dari fee pengadaan bansos tersebut
Penahanan mensos yang juga politisi PDI Perjuangan ini direspon beragam dari warga se-Indonesia, termasuk di Kota Manado.
Sejumlah warga Kota Manado mengingatkan Walikota GS Vicky Lumentut (GSVL) untuk menghentikan dulu penyaluran bansos kepada warga. Pasalnya, mereka menilai dari seluruh kepala daerah di Sulut GSVL paling intens menyalurkan bansos jelang Pilkada.
“Penahanan Mensos oleh KPK itu warning bagi semua kepala daerah lebih khusus bagi pak GSVL yang belakangan ini intens menyalurkan bansos jelang Pilkada. Sebagai warga Manado torang tidak mau sampai terjadi apa-apa ke torang pe walikota dan Kota Manado,” ujar Frans T., Goris P., dan Hendry S.
Karena itu, ke-3 warga ini menganjurkan kepada GSVL untuk menghentikan dulu penyaluran bansos sampai selesai Pilkada Serentak 2020.
“Hati-hati pak GSVL, mending stop dulu penyaluran Bansos tunggu sampai selesai Pilkada agar tidak terjadi apa-apa, karena saat ini KPK sedang fokus pada persoalan Bansos. Apalagi dengan kejadian penahanan terhadap mensos. Jangan sampai hanya karena kepentingan tertentu niat baik pak GSVL bisa berubah fatal. Ini sekedar menyarankan karena kami cinta pak GSVL dan Kota Manado,” jelasnya.
Apalagi, menurut Hendry, sudah ada surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yang meminta agar seluruh kepala daerah di Sulut untuk menghentikan dulu penyaluran bansos hingga Pilkada selesai.
“Hormati saja surat Bawaslu Sulut biar semua aman,” tandasnya. (JPc))
COMMENTS