MANADO, JP- Majelis Rakyat Papua (MRP) mendatangi Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (28/08/2019).
Kedatangan MRP yang dipimpin Yoel Mulait SH bersama Anggota DPRD Provinsi Papua tersebut bertujuan menemui Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, namun akhirnya mereka diterima Kepala Badan Kesbangpol Sulut Drs Meiki Onibala dan Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut DR Jemmy Kumendong SH MH mewakili Gubernur di Kantor Badan Kesbangpol Sulut.
Dalam pertemuan ini MRP menyampaikan tujuan mereka ke Sulut. “Kami datang ke sini mau mencari tahu apakah anak-anak kami mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Sulut diperlakukan diskriminatif, diintimidasi dan terkena ujaran rasis seperti yang terjadi di Surabaya,” ujar Yoel.
Selanjutnya, masing-masing anggota MRP menyampaikan pendapat. Ada dua Mama Papua mengungkapkan pengakuan mahasiswa Papua bahwa mereka merasa didiskriminasi.
“Ada kasus diskriminasi kami dapat laporan ada adik mahasiswa yang waktu mau membuat KTP tidak diberikan. Ada juga laporan ada warga Papua yang mau masuk Fakultas Hukum tidak diijinkan,” ungkap mereka.
Tak hanya itu, .anggota MRP lainnya mengungkapkan adanya intimidasi dari aparat TNI/Polri kepada mahasiswa Papua dengan datang ke asrama mahasiswa Papua.
Wempie Fatubun yang mendampingi MRP menyampaikan pendapatnya di sela-sela pertemuan di kantor Badan Kesbangpol Sulut.
Juga Wempie Fatubun yang mendampingi MRP di Sulut mengungkapkan adanya kasus ujaran rasis yang dialaminya dan upaya intimidasi terhadap mahasiswa Papua.
“Bicara ujaran rasis terhadap warga Papua ada di Sulut. Kami warga Papua kerap dibilang begini ngana yaki, ngana hitam, ngana bau dan sebagainya. Saya sendiri mengalami itu. Juga adik saya sampai sekarang masih dicari-cari aparat. Saya menilai ini karena pendekatan yang salah. Makanya Pemerintah Provinsi harus melakukan pendekatan yang baik dengan pihak aparat dan universitas,” kata alumni Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
Anggota DPRD Provinsi Sulut Yulianus Rumbairusi mengungkapkan Papua sesungguhnya sangat menghormati kebinekaan.
“Di DPRD Papua saja anggotanya bukan hanya dari Papua. Ada yang dari Manado, dari Jawa dan sebagainya. Juga di pemerintahan banyak pejabat dari luar Sulut. Dan kami sangat menjaga dan menghormati mereka. Tapi anehnya warga di luar Papua justru diintimidasi, didiskriminasi dan terkena ujaran rasis. Kami berharap di Sulut tidak terjadi,” paparnya.
Terhadap hal ini, baik Onibala maupun Kumendong sama-sama memastikan di Sulut tidak ada diskriminasi, intimidasi dan terkena ujaran rasis.
“Kalau dibilang terkait kasus KTP dan masuk Fakultas Hukum akan kami cek. Juga soal adanya laporan mahasiswa Papua diintimidasi aparat TNI/Polri akan kita koordinasikan. Tapi kami yakin kasus itu tidak terjadi karena Sulut sangat well come dan terbuka dengan mahasiswa Papua. Pak Gubernur (Olly Dondokambey) juga sangat menghargai dan menghormati warga Papua,” papar keduanya. (JPc)
COMMENTS