MANADO, JP- Ada pemandangan berbeda pada saat Rapat Paripurna dalam rangka pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2019-2024 di kantor DPRD Provinsi Sulut, Senin (09/09/2019) sore.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menjadi satu-satunya wakil rakyat yang tidak menggunakan pin berbahan dasar emas saat penyematan lencana anggota dewan.
Saat dimintai tanggapannya, MJP yang juga adalah Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut menyebut bahwa yang dia gunakan adalah pin berbahan dasar kuningan.
“Saya tidak pakai yang disiapkan Setwan. Saya beli sendiri dengan harga murah Rp 75 ribu saja dengan bahan kuningan. Karena beli 5 jadi dapat potongan total 300 ribu dapat 5 pin kuningan. Kan yang disiapkan Setwan pin emas. Kalau tidak salah anggaran untuk pin Rp450 juta. Cobalah dicek. Makanya di luar sana akademisi dan masyarakat juga protes. Saya pilih yang Rp 75 ribu saja”, ujarnya.
Menurut MJP yang didampingi istri tercinta Peggy Mekel ini, pin atau lencana tidak mempengaruhi kinerja seorang legislator dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat.
“Sama sekali tidak ada korelasi dengan peningkatan kinerja seorang anggota dewan. Banyak hal yang seharusnya menjadi prioritas DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita”, kata Tonaas IPTEK dan Riset DPP Laskar Manguni Indonesia (LMI) ini.
Sebelumnya diberitakan, pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019-2024 menelan anggaran yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 1 miliar lebih. Anggaran tersebut sudah tertata dalam APBD tahun 2019.
Sekretariat DPRD Sulawesi Utara menganggarkan Rp 280 juta untuk makan dan minum, biaya tenda dan sebagainya.
Sementara untuk anggaran Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan pengadaan lencana/pin berbahan dasar emas bagi para anggota Dewan dianggarkan sebesar Rp 765 juta.
Kepala Bagian Persidangan DPRD Sulawesi Utara Ronny Geruh mengungkapkan anggaran Rp 280 juta tersebut sudah mencakup beberapa komponen.
“Rp 280 juta itu sudah mencakup beberapa komponen sudah termasuk makan dan minum, honor, alat tulis kantor, sewa tenda, kursi dan sebagainya sudah masuk di anggaran tersebut,” ujar Ronny ke sejumlah media, Kamis (05/09/2019).
Kabag Umum Jackson Ruaw mengatakan, terkait anggaran PSL dan lencana sudah sesuai aturan.
“Perinciannya, untuk anggaran PSL per orangnya adalah Rp 7 juta dikali 45 anggota, jadi total Rp 315 juta. Dan untuk emblem atau pin anggota dewan perbuahnya sebesar Rp 10 juta dikalikan 45 anggota total Rp. 450 juta,” tandas Ruaw. (JPc)