MINUT, JP- Menjelang akhir Mei 2020, masyarakat Desa Tarabitan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengaku belum sama sekali menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.
Hal ini membuat masyarakat di desa ini geram terhadap kinerja pemerintah desa (pemdes).
Tak hanya BLT DD, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial RI pun baru terrealisasi Kamis (21/5/2020). Padahal desa yang lain sudah bersiap menerima BLT DD dan BST Tahap 2.
“Kami sudah disuruh diam dan kerja dari rumah, tapi bantuan belum turun. Padahal sudah masuk bulan ketiga terhitung pengumuman pemerintah diam di rumah” ujar beberapa warga Jaga 1 Desa Tarabitan, Likupang Barat.
Mereka heran Pemdes tidak melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tim relawan pendataan. Bahkan Sekretaris BPD Tarabitan Rani Tahulending membenarkan bahwa lembaga BPD memang tidak dilibatkan.
“Kami di BPD tidak dilibatkan. Makanya soal data, anggaran, dan tenggat realiasi bantuan kami tidak tahu,” tutur Tahulending.
Warga yang lain mempertanyakan pernyataan oknum bendahara desa yang mengatakan pihaknya tidak bisa dikoreksi oleh media dan elemen lain.
“Ngoni biar mo lapor kemana, nda mo dapa gulung pa torang (Kalian biar mau lapor kemana, tidak bisa guling kami). Bendahara bilang biar siapapun tidak bisa koreksi pemerintah desa. Ini pernyataan di depan warga desa,” singgung warga yang meminta namanya tidak ditulis.
Kecewa, warga pun meminta Bupati Minut Vonnie Aneke Panambunan (VAP) segera mengevaluasi kinerja pemdes.
“Bupati Minut dan DPRD harus segera turun atasi ini. Tiga bulan tunggu bantuan, belum dapat-dapat. Ini sudah tidak beres,” pinta warga. (JPc/*)
COMMENTS