MANADO, JP – DPRD Talaud, Pemerintah Daerah Talaud dan PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo (Suluttenggo) melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi masalah kelistrikan di wilayah Kepulauan Talaud.
Rapat berlangsung di Kantor PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo (Suluttenggo) di Manado pada Kamis (22/9/2025) itu dihadiri langsung Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi, Bupati Talaud Welly Titah dan General Manager PT PLN UID Suluttenggo Usman Bangun.
Hadir juga Wakil Ketua I DPRD Talaud Jakop Mangole, Wakil Ketua II DPRD Talaud Janastasya Ch. Parapaga, Anggota DPRD Talaud Defit Nicot Bee, Kabag Ekonomi Nus Essing, Koordinator Staf Khusus Bupati Talaud Heber Pasiak, serta para Senior Manager dan Manager PT PLN UID Suluttenggo.
Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut DPRD dan Pemerintah Daerah Talaud mengusulkan adanya penambahan mesin pembangkit yang baru. Namun, hal itu tidak dapat dipenuhi. PLN beralasan, pihaknya tidak lagi diperkenankan untuk mengadakan mesin pembangkit disel yang baru.
“Menurut PLN Suluttenggo, mereka sudah mengusulkan sejak dua tahun lalu untuk penambahan mesin disel baru, tetapi sampai sekarang belum dikabulkan. Alasannya, karena mereka tidak diperkenankan lagi oleh pemerintah pusat untuk pengadaan mesin disel baru,” kata Engel.
Alternatifnya, PLN berupaya merelokasi mesin pembangkit dari daerah lain ke Talaud. Upaya ini, menurut Engel, merupakan solusi jangka pendek yang mendesak, mengingat mesin pembangkit, khususnya di ULP Melonguane, Beo dan Lirung tidak dapat memasok listrik secara optimal.
“Kondisi listrik di Talaud saat ini jelas sangat mengganggu sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya. Karena itu, relokasi mesin pembangkit ke Talaud menjadi solusi jangka pendek yang sangat mendesak saat ini,” tegas Engel.
Dikatakannya, DPRD dan Pemerintah Daerah juga mengusulkan status PLN di Talaud perlu ditingkatkan menjadi Kantor Cabang alias Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3). Saat ini, PLN di Talaud berstatus Unit Layanan Pelanggan (ULP) di bawah UP3 Tahuna. Kondisi ini membuat penanganan cepat saat terjadi masalah sulut terpenuhi.
“Bupati dan DPRD juga mengusulkan agar Kabupaten Kepulauan kabupaten Talaud di pisahkan dari Cabang PLN Tahuna. Talaud perlu berdiri sendiri supaya kalau ada masalah bisa ditangani dengan cepat,” ujar Engel.
Engel menambahkan, terkait masalah keberadaan mesin pembangkit, DPRD Talaud juga mensupport gagasan Bupati Welly Titah untuk mengadakan mesin pembangkit disel baru bekerja sama dengan PLN. Pengadaan mesin pembangkit baru itu direncanakan pada tahun depan.
“Direncanakan dalam waktu dekat, GM PLN Sulutenggo bersama Bupati dan Pimpinan DPRD serta Komisi II akan audensi dengam Menteri ESDM dan Direktur Utama PLN Pusat. Dan itu (pengadaan mesin pembangkit baru) menjadi salah satu point yang akan dibawa ke Kementerian ESDM dan PLN Pusat,” kata Engel. (Rey)
