Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi, Ketua Fraksi Demokrat Gunawan Talenggoran dan Anggota Fraksi Demokrat Dona Tine berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memulangkan warga Talaud dan Bitung yang disekap di Kamboja, Rabu (28/5/2025).
MELONGUANE, JP – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud bergerak cepat menyikapi kasus penyekapan warga Kepulauan Talaud dan Bitung di Kamboja. Mereka mendesak pemerintah segera mengevakuasi dan memulangkan warga Talaud dan Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tersebut karena karena ini menyangkut martabat bangsa.
“Kami tidak main- main kepada kepentingan masyarakat apalagi menyangkut nama daerah dan bangsa,” tegas Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi, Kamis (29/5/2025).
Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi, Ketua Fraksi Demokrat Gunawan Talenggoran dan Anggota Fraksi Demokrat Dona Tine di Kementerian Dalam Negeri.
Upaya memperjuangkan nasib satu warga Kepulauan Talaud dan satu warga Bitung yang disekap di Kamboja itu, Rabu (28/5/2025) kemarin, Engelbertus Tatibi bersama Ketua Fraksi Demokrat Gunawan Talenggoran dan Anggota Fraksi Dona Tine telah menyampaikan surat resmi dan berkoordinasi langsung Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan WNI dan Kedutaan Kamboja di Jakarta.
Engel menyebutkan bahwa dari hasil koordinasi tersebut mereka berjanji akan ambil langkah cepat menghubungi KBRI Phnom Penh, Kamboja, untuk memastikan keberadaan warga Talaud dan Bitung yang disekap dan memulangkan mereka ke tanah air.
Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi, Ketua Fraksi Demokrat Gunawan Talenggoran dan Anggota Fraksi Demokrat Dona Tine di Kedutaan Kamboja di Jakarta.
“Pemerintah harus memastikan dan menjamin keamanan mereka serta mengupayakan kepulangan mereka ke tanah air dalam keadaan selamat dan mereka bisa bertemu bersama keluarga tercinta,” ujar Engel, “Saya harap dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik bisa menyelesaikan masalah ini dan tidak ada lagi warga Sulut, khususnya Kepulauan Talaud yang menjadi korban”.
Atas persoalan kemanusiaan ini, Engel meminta warga Sulut, khususnya Kepulauan Talaud agar tidak tergiur janji penghasilan besar bekerja di luar negeri tanpa kejelasan. Hal itu hanya akan menjerumuskan kita dalam lembah hitam perdagangan manusia.
“Jika ingin bekerja di luar negeri, masyarakat dapat mencari informasi melalui sumber-sumber resmi. Termasuk untuk syarat dan ketentuannya pun harus sesuai dengan aturan. Ini demi keamanan dan keselamatan bersama,”pungkas Engel. (rey)
COMMENTS