HomeBeritaPemerintahan

Gubernur Olly Minta Penggunaan Anggaran Dioptimalkan, Ini Kata Ketua BPK

Gubernur Olly Minta Penggunaan Anggaran Dioptimalkan, Ini Kata Ketua BPK

MANADO, JP- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE mengatakan, saat ini Sulut menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan di Indonesia yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sehingga banyak anggaran yang mengalir dari pusat ke Sulut yang penggunaannya harus dioptimalkan.

Hal ini dikatakan Olly saat menghadiri Workshop Implementasi Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dihadiri langsung Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna di Manado, Selasa (28/1/2020).

“Harapan kita kedepan semuanya berjalan dengan baik. Sulut berada di ujung NKRI. Sulut saat ini menjadi pilihan prioritas pembangunan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Baca Juga  Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara SKEBP Rajungan pada PT Surveyor Indonesia

Menurut Olly, banyak program dan anggaran yang turun ke Sulut untuk mewujudkan Sulut sebagai salah satu dari lima prioritas daerah pembangunan pariwisata di Indonesia.

“Anggaran yang masuk sebesar 773 miliar. Ini tugas BPK untuk mengawasi penggunaan dananya,” jelasnya.

Olly mengapresiasi kehadiran Ketua BPK RI di Sulut sebagai bukti sinergitas Pemprov Sulut dengan BPK untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

“Kehadiran BPK menandakan kerjasama BPK dan pemerintah berjalan dengan baik. Komunikasi itu paling penting,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan komitmen BPK mendukung Visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan SDM unggul untuk mewujudkan Indonesia maju.

Baca Juga  Masuk Tiga Besar, UMP Sulut 2020 Sebesar Rp3.310.722 

“Karenanya, kami mengawali tahun ini dengan visi yang baru yaitu BPK menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara,” katanya.

Dijelaskan Sampurna, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang kode etik, kebebasan, kemandirian dan akuntabilitas BPK.

“BPK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK,” tandasnya.

Baca Juga  Hadiri Perayaan Malam Tahun Baru Imlek, Ini Kata Wawali

Dalam workshop nampak hadir, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Karyadi, dan para bupati dan walikota se Sulut. (JPc)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0