MANADO, JP- Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven OE Kandouw mewakili Gubernur Olly Dondokambey SE menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut, di Gedung DPRD Sulut, Senin (15/6/2020).
Rapat paripurna ini dalam rangka penjelasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran (TA) 2019.
Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw mengapresiasi kerja keras Pemprov Sulut bersama DPRD Sulut dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Sebagai salah satu indikator keberhasilan dari proses pembangunan, maka saya mengajak segenap stakeholder pembangunan di daerah ini untuk terus bekerja bersama, bersinergi, serta berada dalam satu tekad dan komitmen, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu meraih opini WTP dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD pada tahun anggaran-tahun anggaran kedepan,” ujarnya.
Wagub Sulut Steven Kandouw saat membawakan sambutan di rapat paripurna.
Menariknya, terkait pelaksanaan APBD TA 2019, Wagub mengatakan bahwa Pemprov Sulut berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.286.069.364.575, atau 100,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.280.215.768.899,-
Pendapatan yang melebihi target tersebut, yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
Menurut Wagub, komponen APBD TA 2019 sangat signifikan memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang TA 2019, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.
Ditambahkannya, prioritas anggaran 2019, diarahkan Pemprov Sulut pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan (pembangunan RS); revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan , ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan Pemilu Presiden dan Legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi.
“Kesemuanya itu tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas pun telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Kendati demikian, Wagub mengakui bahwa APBD Sulut TA 2019, belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Sulut, karena diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan anggaran.
“Saya mengajak segenap komponen pembangunan di Sulut teristimewa jajaran DPRD Sulut untuk terus bekerja bersama, memberi masukan dan bersinergi dengan Pemprov Sulut dalam menata dan mengelola keuangan daerah di tahun-tahun mendatang, agar semakin bermuara pada kepentingan rakyat, dengan dipandu oleh visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD,” harapnya.
Rapat paripurna ini digelar dengan protokol Covid-19. Turut hadir, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen SE MS dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (JPc)
COMMENTS