TALAUD, JP – Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut SH, LLM mengkritisi kinerja PT Asabri yang lambat memberikan hak santunan bagi para warakawuri. Menurutnya, kasus seperti ini tidak boleh terjadi, terlebih dalam perusahaan pelat merah alias milik negara.
“Padahal ini merupakan perusahaan milik negara yang seharusnya mempermudah dan menjamin perlindungan khususnya bagi mereka yang rela berkorban nyawa buat Indonesia,” kata Hillary dalam akun IG @hillarybrigitta.
Sebelumnya, Hillary telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan permohonan kepada Panglima TNI Andika Prakasa lewat media sosial. Dalam video 55 detik diunggah akun sekar_kirani89, seorang wanita muda berhijab menangis seraya memegang berkas berlogokan Asabri.
Wanita itu mengatakan, dirinya merasa lelah dengan keadaan. Pasalnya, meski sudah 1 tahun 7 bulan mengurus dana pensiun suaminya, belum juga ada titik terang. Padahal hak gaji terusannya sebagai ahli waris pensiun dari suaminya sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya.
Memperjuangkan hak masyarakat itu, putri Bupati Talaud Elly Lasut dan mantan Bupati Minahasa Tenggara almarhumah Telly Tjanggulung ini mendesak agar dapat bertemu dengan Menteri BUMNErick Thohir serta PT Asabri.
“Bang @martinmanurung kali ini aku terpaksa harus minta ditemukan dengan pak @ericktohir @kementrian_BUMN dan @asabri_official terkait laporan Wakawuri TNI yang banyak terkendala dan menunggu bertahun tahun hanya untuk mengurus hak dari prajurit yang gugur,” tegas Hillary dalam postingannya itu.
Ia juga meyinggung Kementerian BUMN. Apakah mereka sadar terhadap kasus ini. Padahal gaji prajurit dipotong rutin tiap bulan tapi kenapa kepengurusan selalu terkendala dan waktunya lama.
“Kemana uang prajurit yang dipotong tsb? Apakah ada investasi yang macet? Kalau memang audit asabri clear, kenapa proses terlalu lama? Padahal kematian prajurit tidak mungkin dipalsukan karena proses administrasi dari institusi saja sudah double verifikasi,” kritik Hillary lagi. (rey)
COMMENTS