MANADO, JP- Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado, Drs, Sammy A. R Kaawoan, MAP langsung menanggapi laporan warga kepada Wakil Ketua DPRD Manado Nortje Van Bone yang mengeluhkan adanya intimidasi dari oknum tertentu terkait penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Manado.
Meski tak secara langsung menanggapi upaya intimidasi oknum terhadap warga penerima PKH, namun dalam penjelasannya tersirat pernyataan bahwa penerima PKH tak terkait pilihan terhadap pasangan calon (Paslon) di Pilkada.
Menurut Kaawoan, PKH ini merupakan program bantuan sosial dari pusat untuk membantu keluarga yang kurang mampu dan sudah berlangsung sejak tahun 2017 yang lalu.
Menurut Kaawoan, penerima PKH itu harus memenuhi dulu 4 regulasi utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
“Saya tekankan di sini, penerima PKH itu datanya bersumber dari Kementerian Sosial. Kementrian Sosial juga telah memiliki regulasi bagi penerima bantuan tersebut, yaitu harus ada anak usia sekolah, ibu hamil, disabilitas, dan lansia,” ujar Kaawoan, sebagaimana dilansir Aksaranews.com, Rabu (09/09/2020).
Ditegaskannya, Dinas Sosial Manado tidak memiliki kewenangan apapun terkait data penerima, karena semua data berasal dari pusat.
“Tugas kita Dinas Sosial Manado hanya sebatas melakukan pendampingan tidak lebih. Kami tidak memiliki kewenangan apa – apa terkait data penerima PKH yang ada di Manado yang jumlahnya 10 ribuan lebih. Jadi kalau saat ini bermunculan di masyarakat berita miring terkait dana PKH, saya tegaskan, kami Dinas Sosial hanya melakukan pendampingan semata kepada tim dari pusat, tidak lebih,” tandasnya.
Diketahui, dalam pertemuan dengan warga di Pakowa Kecamatan Wanea (JPc)
COMMENTS