MANADO, JP- Dalam rangka meminimalisir dampak dari cuaca ekstrim yang masih sering terjadi di Sulawesi Utara termasuk Kota Manado, Pemerintah kota Manado mengadakan Rapat Koordinasi ( Rakor) tentang sistem Penanggulangan Bencana.
Rapat yang berlangsung di Ruang Serba Guna Pemkot Manado, Selasa (08/03/22) ini dipimpin langsung Wakil Walikota Manado Richard Sualang (RS).
Dalam rapat ini, Wawali menekankan tentang pentingnya koordinasi antar stakeholders dalam Penanggulangan Bencana di Kota Manado.
“Rakor ini menguatkan koordinasi kita. Kemudian juga meminta masukan dari seluruh stakeholder, apa yang masih kurang, apa yang harus kita laksanakan,” ungkapnya.
Wawali meminta agar perangkat daerah teknis di Pemkot Manado untuk terus melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait kebencanaan.
“Pemkot juga memiliki beberapa instansi teknis yang berhubungan langsung dengan kebencanaan, jadi mereka bekerjasama dengan stakeholder terkait,”
Dijelaskan Wawali, setiap masukan dari stakeholders akan ditindaklanjuti dan kekurangan dalam sistem koordinasi akan diperbaiki.
”Pemkot Manado akan merespon dengan membuat kebijakan yang memudahkan dalam sistem koordinasi. Segala potensi yang ada akan dilibatkan, ” ujarnya.
Hasil Rakor ini, lanjut Wawali, akan dilaporkan ke Walikota Manado Andrei Angouw.
”Semua sumber daya akan dilibatkan dan dimanfaatkan Pemkot Manado. Saya harapkan semua stakeholders agar terlibat dalam penanggulangan bencanan, dengan harapan ini semua untuk keselamatan Warga Manado,” tandasnya.
Dandim 1309/Manado, Kolonel Infantri Danniel Edgar Syalom Lalawi, SIP menambahkan, pihaknya siap mendukung setiap program yang telah dibahas dalam rakor.
“Hal positif yang kita bicarakan tadi, tentunya diharapkan segera diwujudkan. Adanya posko yang akan mengendalikan semua instansi dalam upaya membantu penanggulangan bencana apabila terjadi di wilayah Kota Manado,” ucap Dandim.
Hadir dalam Rakor ini Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat dan jajaran Forkopimda dari unsur TNI-Polri, BPBD dan BNPB, Basarnas, Orari, RAPI, FKPA Sulut dan instansi terkait seperti BPBD, DLH, Dinsos, PUPR. (JPc)
