Foto: TUNTUT GAJI. Ratusan perangkat desa di Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan aksi demo, Senin (04/11) pagi. Mereka menuntut pemerintah daerah membayar gaji dan operasional yang hingga 9 bulan belum dibayarkan.
MELONGUANE, JP – Unjuk rasa menuntut pembayaran gaji dan operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digelar di Kantor Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pagi ini, Senin (04/11/2024).
Aksi yang dilakukan ratusan kepala desa serta perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pengawalan ketat Polres Kepulauan Talaud, Kodim 1312/Talaud serta Lanal Melonguane itu diterima langsung oleh Penjabat Bupati Kepulauan Talaud Fransiscus Engelbert Manumpil yang turut menghadirkan pejabat instansi terkait.
Hingga 9 Bulan Belum Terima Gaji
Dalam orasinya, Kepala Desa Sawang, Mulyadi Maratade, mengungkapkan kehadiran mereka untuk menuntut hak atas kewajiban mereka yang sudah dilaksanakan.
“Kami sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selama sembilan bulan, (tetapi) sampai dengan saat ini, kami tidak dibayarkan. Yaitu gaji dari kepala desa, perangkat desa dan BPD,” teriak Mulyadi.
Dia merasa miris, tugas mulia kepala desa di Kepulauan Talaud yang turut menjaga tapal batas NKRI, tetapi kesejahteraannya tidak diperhatikan.
“Kami ini hanya ular, karena dikasih makan enam bulan satu kali,” teriaknya lagi, sambil meminta Penjabat Bupati Kepulauan Talaud memperhatikan penderitaan mereka.
“Kami mohon, hadirnya Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi penyelamat bagi kami semua,” tandasnya.
Pertanyakan Transparansi Pembayaran ADD
Seruan serupa juga diteriakan Kepala Desa Bitunuris Selatan. Ia mengatakan, “bangga memakai atribut sebagai kepala desa. Garuda di dadaku dan berbagai embel-embel. Namun, sangat miris, berbulan-bulan kami harus menerima kondisi ini. Hak kami yang seharusnya dibayarkan, sampai saat ini, belum kami terima”.
Heni Porobaten, bahkan bersedia menemui langsung Presiden Prabowo untuk menyuarakan penderitaan mereka. Ia juga mempertanyakan transparansi dalam pembayaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini.
“Desa Bitunuris Selatan, bahkan beberapa desa lain, tahap dua pun belum kami terima. Sedangkan sudah ada desa-desa yang menerima. Kenapa kami harus dipermainkan seperti ini. Ada yang dibayarkan dan ada yang tidak. Apa penyebabnya? Tolong terbuka kepada kami, supaya tidak ada yang mempolitisasi,” teriaknya.
Ia menegaskan, kehadirannya dalam aksi ini murni untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Untuk kelangsungan hidup keluarga dan pendidikan anak-anak mereka.
“Murni hak kami yang kami tuntut. Kami butuh biaya kehidupan untuk keluarga kami. Kami butuh biaya pendidikan untuk anak-anak kami. Tolong Pak PJ (Penjabat Bupati Kepulauan Talaud) jawab kebutuhan kami. Kami sangat teraniaya dan sangat menderita,” teriaknya lagi.
Orator ketiga, Yos Ratunguri, juga mengungkapkan dirinya “sangat menderita. Sampai hari ini, hanya bisa menerima dua triwulan gaji”.
Menurutnya, tidak terbayarkan ADD ini turut berimbas pada kerja sama antara kepala desa dengan perakat desa dan BPD. Kehadirannya murni untuk menuntut haknya sebagai kepala desa serta hak perangkat desa dan BPD.
“Sehingga hari ini, kami sebagai kepala desa akan memperjuangkan maksud dan tujuan perjuangan tanpa ada unsur politik (…) murni menuntut hak kami,” teriaknya.
Akan Dibayarkan
Penjabat Kepulauan Talaud Fransiscus Engelbert Manumpil mengapresiasi aksi ini. Menurutnya, aksi ini sangat manusiawi karena menyangkut hak atas kewajiban yang telah dilakukan.
Dia menyayangkan kinerja bupati sebelumnya, Elly Engelbert Lasut, yang tidak membayarkan ADD ini. Padahal, katanya, “ini adalah belanja wajib mengikat yang harus dibayarkan secara rutin”.
“Saya masuk di Kepulauan Talaud itu akhir bulan September. Jadi selama bulan April-September, seharusnya sudah dibayarkan oleh pejabat bupati yang lama,” kata Manumpil.
Kendati demikian, Manumpil mengatakan bahwa pemerintah daerah akan menyelesaikan persolan ini secepatnya. Ia menegaskan itu, setelah mendengar langsung pernyataan dari Kepala Badan Keuangan Paul Dimpudus di hadapan pengunjuk rasa.
“Jadi, kaban keuangan, penanggung jawab keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud, tadi dia sampaikan akan terbayarkan. Janji dia, kita pegang. Dan saya akan kontrol,” tegas Manumpil.
Selain menemui semua pengunjuk rasa di halaman kantor bupati, Manumpil juga menerima sekitar 10 orang di ruangan kerjanya. Pertemuan di ruangan ini turut dikawal Kapolres Talaud AKBP Arie Sulustyo Nugroho, Dandim 1312/Talaud Letkol Inf. Sigfried W. Panaha, Danlanal Melonguane Letkol Laut (P) Widi Aditya dan Ketua PN Melonguane Syahreza Papelma
Setelah berlangsung sekitar dua jam lebih, aksi yang berlangsung dari pukul 10.30 WITA hingga pukul 13.45 WITA itu pun berakhir dengan aman. Ratusan massa aksi pun meninggalkan kantor bupati dengan tertib. (Rey)
COMMENTS