HomePolitik

Satgas Pilkada Demokrat: Mekanisme Partai Jelas, Sanksi Berat Bagi Kader Yang Membelot

Satgas Pilkada Demokrat: Mekanisme Partai Jelas, Sanksi Berat Bagi Kader Yang Membelot

MANADO, JP- Warning bagi para kader Partai Demokrat di Provinsi Sulawwsi Utara yang tidak mengikuti keputusan partai terkait Pilkada Serentak tahun 2020

Di mana jika ada kader yang membelot dengan tidak mengikuti keputusan partai maka sanksi berat menanti.

Hal ini disampaikan Koordinator Satgas Pilkada Zona Sulawesi 1 Andi Timo Pangerang bersama jajarannya kepada wartawan di Media Gathering yang berlangsung do Hotel Peninsula Manado tadi malam.

“Bagi yang tidak mengikuti keputusan partai, ada mekanisme partai yang sudah jelas mengatur itu. Kita mengacu saja ke mekanisme partai. Pasti ada sanksi berat menanti,” ujarnya.

Baca Juga  ASN Dilarang Berpolitik Praktis

Ia menjelaskan, DPP Partai Demokrat sudah memutuskan pasangan calon yang diusung dan didukung di Pilkada Serentak, baik itu Pilgub Sulut maupun 7 Pilkada Kabupaten/Kota se-Sulut.

“Itu sudah menjadi keputusan DPP dan setiap kader partai wajib menaati keputusan itu. Jika tak segaris maka mekanisme partai berlaku,” jelasnya.

Andi mengaku Satgas Pilkada yang dipimpinnya ini dibentuk oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono untuk memonitor, mengevaluasi dan mensinkronkan seluruh kader untuk segaris berjuang memenangkan paslon yang diusung di seluruh Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara.

Baca Juga  Ditetapkan jadi Calon Pimpinan DPRD Mitra, THL Tunggu Restu DPP Golkar

“Hasil monitoring dan evaluasi akan kita sampaikan ke DPP untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Ketika disebut ada kader bahkan pengurus DPD Partai Demokrat Sulut yang secara terang-terangan mendukung paslon lain di media sosial, lalu ditanya sanksi berat apa yang akan diberlakukan bagi kader yang membelot tersebut, Anggota Satgas Pilkada lainnya Kamihar Lakumani mengisyaratkan adanya sanksi pemecatan terhadap kader dan sanksi PAW (pergantian antar waktu) bagi kader yang duduk di DPR RI, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Mekanisme partai (Demokrat) jelas. Kader yang membelot dikenakan sanksi berat. Semua sudah tahu apa itu sanksi berat,” tegasnya.

Baca Juga  Manado Calon Kota Metropolitan, WL: Itu Berkat Gubernur Olly

Senada disampaikan Anggota Satgas Pilkada Rocky Amu “Masukan nama kader yang membelot ke kami. Kami akan bawa ke DPP untuk dibahas,” katanya.

Diketahui, di Pilkada Manado ada sejumlah pengurus dan anggota DPRD Sulut dan kota Manado yang membelot dengan mendukung paslon di luar yang di diusung dan didukung oleh Partai Demokrat. Bahkan ada yang namanya sudah dimasukan ke DPP.

“Kami minta DPP tegas. Karena ini pendidikan politik untuk semua kader,” pinta salah satu politisi Demokrat Manado. (JPc)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0