MANADO, JP- Tim Penyidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang diketuai Jaksa Penyidik Junaidi, SH., MH., telah menyerahkan tiga tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana bantuan pasca Banjir Bandang Kota Manado Tahun 2014 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Kamis (16/04/2020).
Ketiga tersangka tersebut yakni MJT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), YSR selaku Direktur PT KDK dan AYH selaku Direktur Utama Operasional.
Penyerahan para tersangka tersebut dilakukan setelah Kejagung menyatakan perkara tersebut telah lengkap (terpenuhi syarat formil dan materiil) alias sudah P-21.
Penyerahan Tahap II ini diterima langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manado Parsaoran Simorangkir SH., MH., serta dilakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti.
Para tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah banjir Manado.
Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Manado melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng di Manado, sejak tanggal 16 April 2020 s/d 05 Mei 2020.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan memudahkan persidangan karena para tersangka akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Manado.
Penyerahan ini dipantau langsung oleh Kepala Kejari (Kajari) Manado Maryono, SH., MH.
Ia membenarkan adanya penyerahan ketiga tersangka dan barang bukti dari Tim Satgassus P3TPK Kejagung RI kepada Penuntut Umum pada Kejari Manado tersebut.
Diketahui, perbuatan para tersangka diduga menyebabkan Negara dirugikan sebesar Rp. 8.716.887.612.
Para tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam APBD Kota Manado pada Satuan kerja BPBD Kota Manado.
Ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (JPc)
COMMENTS