HomeManado City

Walikota Manado Minta Bapenda Buatkan List dan Beri Sanksi Wajib Pajak Yang Lalai

Walikota Manado Minta Bapenda Buatkan List dan Beri Sanksi Wajib Pajak Yang Lalai

MANADO, JP – Walikota Manado Andrei Angouw melakukan rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado di ruang Rapat Walikota, Kamis (19/01/2023).

Yang dibahas dalam rapat yang dihadiri Kepala Bapenda Steven Rende dan para pejabat teknis lainnya tersebut adalah evaluasi pengenaan pajak di Kota Manado khususnya Perbandingan Target dan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Juga ikut dibahas seputar target tahun 2022 dan tahun 2023 tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, BPHTB serta PPJ PLN dan Non PLN.

Baca Juga  MOR ke Tim Relawan: Sampaikan Apa Adanya ke Warga, Jangan Hoax

Walikota banyak bertanya soal realisasinya termasuk kendala-kendala di lapangan. Bahkan Walikota mencari tau soal wajib pajak yang lalai kewajibannya untuk di list dan nantinya diberi punishment, bukan hanya sekedar teguran lagi, apabila sudah terjadi berkali-kali. Walikota juga menyampaikan bahwa kita harus punya strategi untuk mencapai target tahun 2023.

Pembayar pajak yang besar-besar menjadi perhatian Walikota untuk dipush agar taat. Segala masalah di lapangan menurut walikota harus dianalisa agar target-target pendapatan pajak daerah dapat terpenuhi.

Walikota juga stresing soal retribusi parkir terutama kepada para pengelola Parkir yang ada di PD Pasar serta mall-mall seperti Megas Mas, Mantos, Bahu Mall, Marina Plaza, Jumbo, Pasar Segar, Lotte Mart, Grand Kawanua City, Blue Banter, MBW, Rumah Sakit serta tempat-tempat usaha lainnya yang menyediakan jasa parkir.

Baca Juga  Sah! Manado Raih Predikat Pratama Kota Layak Anak

Soal parkir ini, walikota menyarankan agar hal ini bisa diidentifikasi per titik/lokasi parkir.

“Nominal dan angka-angka yang ada tertera dalam data administrasi harus diketahui supaya kita tidak berandai-andai,” harap Walikota.

Soal PBB, walikota ikut menanyakan target dengan melihat penilaian individu serta pemutahiran luas bangunan. Data-data PBB yang sudah tersedia menurut Walikota segera dieksekusi supaya kita dapat mengetahui capaian kita sudah sejauhmana. Hal-hal lain yang dibahas adalah soal NJOP, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN dan Non PLN.

Di akhir pembahasan Walikota berharap agar Bapenda melakukan pemutahiran sistem kerja dalam kaitan dengan peningkatan pajak daerah. Bagi walikota, hal ini agar kerja kedepan dapat lebih efektif dan efisien. (JPc/Dispenda)

Baca Juga  Tanpa Mahar, DPP PSI Serahkan SK ke JPAR-Ai

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0