Temuan DPRD Manado: Honor THL Justru Dipotong Pemkot

MANADO, JP- Tudingan Pemerintah kota (Pemkot) Manado yang menyebut DPRD kota Manado menghambat pencairan dana Tenaga Harian Lepas (THL) buntut belum disahkannya APBD Perubahan, dinilai tidak mendasar.

Justru pihak DPRD Manado menilai Pemkot-lah yang menjadi penyebab belum dicairkannya honor THL.

Hal ini menyusul temuan dari Komisi III DPRD Manado, bahwa telah terjadi pergeseran anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan memotong kesejahteraan THL.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Manado Ronny Makawata SE., didampingi Sekretaris Komisi, Royke Anter dan personel komisi Lucky Datau di Manado, Selasa (20/10/2020).

“Kami menemukan ada pemotongan honor THL yang mengabdi di tiga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Manado, masing-masing Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan bagian administrasi perkotaan dengan kisaran miliaran rupiah,” ujarnya.

Menurut politisi PDI Peejuangan ini, baru tiga SKPD yang ditemukan adanya pemotongan tersebut di rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu.

“Baru tiga perangkat daerah, belum tahu yang lainnya,” ujarnya.

Namun anehnya, dikatakan Makawata, masih ada proyek-proyek fisik yang tetap berjalan, tapi dananya tidak jelas dari mana.

“Padahal sesuai penegasan Menteri hanya dana proyek fisik yang boleh digeser, tetapi justru honor THL yang dipotong,” jelasnya.

Selain itu, Makawata mengaku Komisi III juga menemukan ternyata Pemkot Manado juga tidak menerapkan UMP sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Walikota (Perwal). Bahkan dalam hitung-hitungan kami bersama, para THL itu ada yang hanya bisa dibayar sampai Oktober, karena anggaranya sudah habis.

“Bahkan kepala dinas mengaku tidak tahu ada pemotongan, karena itu dilakukan langsung dari badan keuangan,” paparnya.

Meski demikian, Makawata mengungkapkan masih ada sekitar Rp80 juta dana perjalanan dinas di SIMDA yang belum dicairkan.

“Mudah-mudahan dana itu tidak ditarik supaya bisa dialihkan untuk membayar honor THL. Dan semoga ada solusi dari pemerintah agar tidak mengorbankan para THL,” tandasnya. (JPc)