Foto: Ketua Divisi Sosdikli Parmas & SDM KPU Talaud Jein Hilda Palandung. (Rey/jejakpublik.com)
MELONGUANE, JP – Sebanyak 289 petugas pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Kepulauan Talaud mulai bekerja, Senin (24/06) hari ini.
Ketua Divisi Sosdikli Parmas & SDM KPU Talaud Jein Hilda Palandung pun memberikan peringatan keras kepada jajaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar tidak mengebiri hak dari Pantarlih.
“Diperingatkan dengan tegas, jangan ada yang bapotong (mengurangi) uang transport (gaji) teman-teman Pantarlih,” kata Jein Palandung dengan tegas di hadapan personel PPS dan PPK dalam kesempatan Bimtek pekan lalu.
Dia menjelaskan, Pantarlih sedianya bekerja selama satu bulan. Namun, mengingat mepetnya tahapan Pilkada, Mereka diberi target agar dapat menyelesaikan Coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih dalam dua minggu. Kendati demikian, Jein menegaskan agar jajaran PPS jangan sama sekali mengebiri hak Pantarlih dengan alasan apa pun.
“Dorang (Pantarlih) hanya bekerja satu bulan. Walaupun torang (KPU Talaud) ‘push’ dua minggu, tapi dorang (Pantarlih) bekerja tiap hari, naik turun rumah,” tegas Jein.
Jenin menambahkan, kepada seluruh Pantarlih apabila ada yang haknya dipotong segera laporkan ke KPU dan akan ditindak tegas.
“Jika kedapatan ada yang memotong hak dari Pantarlih, kami akan mengambil tindakan tegas. Kami tidak main-main. Ini menyangkut hak orang yang kerja tiap hari naik turun rumah demi suksesnya Pilkada Talaud,” pungkasnya.
Diketahui, Pantarlih merupakan badan adhoc yang direkrut oleh PPS. Adapun honor atau gaji mereka per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(Rey Atapunang)
COMMENTS