MANADO, JP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Sulawesi Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanana APBD Tahun Anggaran 2019 dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019, di Kantor DPRD Sulut, Senin (15/06/2020).
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sulut Bpk. Andrei Angouw dan dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut serta dihadiri oleh Wakik Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen, pejabat Eselon 3 dan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, unsur Pers dan para undangan.
Pelaksanaan rapat paripurna ini tetap mengikuti protab kesehatan, mengingat pandemi Covid-19 yanv melanda saat ini.
Sejumlah anggota DPRD yang tidak hadir secara fisik mengikuti rapat paripurna ini secara online atau virtual dengan menggunakan teknologi video conference melalui aplikasi zoom could meeting yang diakses pada handphone atau laptop atau PC dari tempat masing-masing dengan mengenakan pakaian PSH.
Pada kesempatan itu, Wagub mengapresiasi kerja keras Pemprov Sulut bersama DPRD Sulut dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini Pemprov secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Terkait pelaksanaan APBD TA 2019, Wagub mengatakan bahwa Pemprov Sulut berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.286.069.364.575, atau 100,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.280.215.768.899,- Pendapatan yang melebihi target tersebut, yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
Kendati demikian, Wagub mengakui bahwa APBD Sulut TA 2019, belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Sulut, karena diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan anggaran.
“Mari kita terus bekerja bersama, memberi masukan dan bersinergi dengan Pemprov Sulut dalam menata dan mengelola keuangan daerah di tahun-tahun mendatang, agar semakin bermuara pada kepentingan rakyat, dengan dipandu oleh visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD,” tandasnya. (*/Bhanchok)
