MANADO, JP- Menteri Sosial RI Juliari Batubara resmi ditahan Komisi Pemilihan Umum (KPK), Minggu (06/12/2020) dini hari pukul 02.00 WIB, terkait dugaan kasus dugaan korupsi program bantuan sosial penanganan covid-19 atau bansos corona.
Politikus PDI Perjuangan ini diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan covid-19
Sebelumnya, Wakil dari Bendahara Umum Olly Dondokambey di DPP PDIP ini masuk ke ranah pemerintahan usai didapuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju.
Duduknya politikus PDIP ini diharapkan berdampak pada bantuan yang mengalir ke Sulawesi Utara, terlebih saat pandemi Covid-19.
Ini merupakan wujud sinergitas kepemimpinan dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota yang selalu digaungkan PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih ini memastikan pemerintah pusat, struktur partai dan pemerintahan daerah akan bersinergi mewujudkan pola pembangunan yang sejalan. Apalagi jika mayoritas calon kepala daerah PDIP menang di pilkada serentak.
Konsep sinergitas ini juga digaungkan di Pilkada Serentak 2020 di mana PDIP mengusung kader partainya maju di seluruh Pilkada Serentak di Sulut, seperti yang terjadi di Pilkada Manado. Dengan harapan dengan banyaknya kader PDIP di pemerintah pusat kemudian Gubernur Sulut juga dijabat kader PDIP maka demi sinergitas maka diharapkan seluruh calon kepala daerah PDIP menang di Pilkada.
Sayangnya, konsep hebat ini tercoreng dengan ditangkapnya Juliari, tepat di hari pertama masa tenang jelang pencoblosan.
Tertangkapnya Juliari membuat banyak warga mempertanyakan soal sinergitas yang selama ini digaungkan kader PDIP yang maju di Pilkada Serentak di Sulut, salah satunya di Pilkada Manado.
“Dengan ditangkapnya kader terbaik PDIP membuktikan sinergitas satu partai dari pusat sampai daerah tidak menjamin pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan sukses,” ujar Antonius Ngampas, warga Minahasa.
Baginya, sinergitas dalam pemerintahan dari pusat hingga daerah itu memang penting, tapi bukan berarti harus satu partai.
“Biarpun kepala daerah yang terpilih tidak separtai dengan gubernur, menteri dan bahkan presiden, namun jika semuanya punya integritas dan komitmen yang kuat untuk membangun daerah tanpa korupsi maka sinergitas bisa terwujud dari pusat, provinsi hingga daerah,” tandasnya (JPc)
COMMENTS