MANADO, JP- Hingga kini pembangunan di pulau Sulawesi masih berpusat di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Terbukti hanya Makassar yang masuk 20 besar pembangunan dalam berbagai bidang.
Hal ini membuat Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Drs Steven OE Kandouw mengkritik Bappenas, saat membuka acara Konsultasi Regional Pulau Sulawesi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Hotel Sintesa Peninsula, Senin (05/08/2019).
“Hanya Sulawesi Selatan, yakni Makassar yang masuk 20 besar dalam berbagai bidang. Tetapi di luar pada itu seluruh Sulawesi ini, pendidikan masih jauh di bawah. Untuk itu menurut hemat kami perlu ada drive khusus dari pemerintah pusat dan PPN bagaimana dapat meningkatkan SDM,” pintanya.
Karena itu, Kandouw berharap pada Penyusunan RPJMN 2020-2024, dapat dipikirkan tentang kemajuan Sulut.
“Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara harus dapat terintegrasi dengan daerah lainnya,” ujarnya.
Hal itu, lanjutnya, juga merupakan harapan dari Gubernur Olly Dondokambey SE agar pembangunan dapat berdampak positif bagi banyak orang.
“Pak Gubernur titip pesan agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang efektif dan efisien bagi rakyat. Ini yang menjadi mimpi kita pembangunan perhubungan yang terintegrasi dapat diwujudkan di Sulut,” kata Kandouw.
Menurutnya, pembangunan yang terintegrasi sangat penting, bahkan Presiden Joko Widodo berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan.
“Berdasarkan fakta yang ada, pembangunan di wilayah Sulawesi, lebih fokus di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Maka pembangunan sektor lainnya di Sulut harus terus digenjot dan berkembang pesat. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan jalan tol. Berikut jalan lintas Sumatera Utara maupun tol lintas Kalimantan. Sementara Sulut masih tertinggal,” jelasnya.
Kandouw menerangkan tentang disparitas kesenjangan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan penciptaan lapangan pekerjaan yang ada di seluruh Pulau Sulawesi.
“Begitu juga dengan cara pandang kita tentang pembangunan road map infrastruktur. Di mana secara umum, Sulawesi Utara belum begitu mantap. Harapan kami agar masalah infrastruktur ini menjadi perhatian Kementerian PPN/Bappenas,” tukasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas hubungan koordinasi instansi vertikal di Sulut. Menurutnya, sampai sejauh ini instansi pusat yang ada di daerah cenderung jalan sendiri.
“Sampai sekarang saya sebagai wakil gubernur yang sudah mau menyelesaikan masa jabatan, tidak tahu orang-orang dari Kementerian Perhubungan. Demikian juga dari Kementerian Kelautan Perikanan tidak pernah ada koordinasi. Memang betul, ini istansi vertikal, tetapi wilayahnya kan ada di kabupaten/kota. Saya merasa pejabat Kementerian pusat merasa ada di dunia lain, padahal ada di daerah kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Sestama Bappenas, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf mengatakan bahwa pembahasan konsultasi regional memanfaatkan pendekatan tematik integratif.
“RPJM daerah yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah perlu memperhatikan RPJM nasional yang kita susun ini,” tandas Jusuf.
Diketahui, pembahasan konsultasi regional terbagi dalam tiga desk, yakni infrastruktur, SDM dan revolusi mental serta ekonomi dan lingkungan hidup serta polhuhankam.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta kepala Bappeda tingkat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan regional. Berikut perwakilan organisasi masyarakat, sipil, Rektor dan pimpinan universitas perguruan tinggi serta perwakilan Kadin dan Bank Indonesia di regional Sulawesi. (JPc)
COMMENTS