MANADO, JP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.
Pengumuman WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut dilakukan langsung Anggota IV BPK RI Isma Yatun di hadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Drs Steven OE Kandouw melalui Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (03/05/2021).
Rapat Paripurna DPRD ini dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Andi Silangen, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi.
Gubernur Olly menegaskan, atas pencapaian opini WTP itu, maka Pemprov Sulut berkomitmen untuk lebih mengutamakan transparansi pengelolaan keuangan.
“WTP bukan tujuan terakhir, yang terutama transparansi dikedepankan,” kata Olly seraya mengapresiasi sinergitas antara Pemprov dan DPRD dalam membangun daerah.
Gubernur Olly juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, serta menuntun dan memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” tandasnya. (*/JPc)
COMMENTS