MANADO, JP- Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) Taufik Manuel Tumbelaka mengungkapkan, bahwa ada dua masalah yang terjadi di penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 di Sulut. Pertama, masalah sosial ekonomi yang semakin membelit masyarakat dan kedua, masalah koordinasi antar Pemangku Kebijakan di Sulut.
Menururnya, masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Sulut dari hari ke hari semakin memprihatinkan.
Di mana, lanjutnya, dampak dari ganasnya covid-19 yang memaksa banyak masyarakat harus kehilangan pemasukan untuk biaya hidup sudah semakin terasa dan berpengaruh signifikan dan yang tersisa adalah harapan agar daya tahan masyarakat dengan kekuatan mental melampui batas maksimal.
“Dan hal ini akan bisa diatasi jika ada rasa kebersamaan, di mana masyarakat merasa pemerintah daerah (Pemda) di Sulut benar-benar terlihat berjibaku untuk melaksanakan kewajiban melindungi masyarakatnya,” ujarnya.
Hanya saja, menurut Tumbelaka, belakangan ini seakan masyarakat disajikan suatu tontonan “drama” memalukan tentang parahnya koordiansi antar pemimpin dan jajarannya oleh sejumlah oknum pemangku kebijakan termasuk oknum (Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ironis di tengah megap-megapnya masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini, sejumlah oknum pejabat negara termasuk ASN malah mempertontonkan sikap-sikap yang jauh dari etika di sejumlah sosial media yang sebenarnya itu adalah wilayah publik,” jelasnya.
Dan parahnya, tambah Tumbelaka, sikap itu tidak menunjukan substansi masalah namun yang nampak hanya sikap kepentingan ‘politik’ pribadi agar terlihat loyal di mata pimpinan.
“Perilaku ini biasa dikenakan istilah ABS- Asal Bos Senang. Hal ini jika terus terjadi maka bisa dibayangkan apa yang akan dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Lagi dikatakan Tumbelaka, perbedaan pandangan yang terjadi antar pemangkiu kebijakan di Sulut baik propinsi maupun kabupaten dan kota sebenarnya wajar-wajar saja karena biasanya hal itu karena beda sudut pandang dan cara memandang suatu masalah.
“Hal ini tidak sulit diatasi. Caranya sangat sederhana yaitu komunikasi dan koordinasi. Rasanya solusi ini semua pemimpin di Sulut (termasuk pejabat ASN) sangat paham karena ini bagian dari yang disebut OM atau organisasi dan manajemen,” paparnya.
“Singkirkan ego dan stop mempertontonkan kelemahan komunikasi dan koordinasi antar pemimpin di wilayah publik. Kalau memang anda-anda pemimpin kami, lebih baik duduk satu meja, bicara dan lahirkan satu solusi untuk rakyat Sulut,” tandasnya. (JPc)
COMMENTS