MANADO, JP- Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Manado Andrei Abgouw dan Richard Sualang membangun kerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Hal ini ditandai dengan ditandatangannya nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Walikota Andrei Angouw dan Kepala BP2MI Benny Ramdhani, di aula Pemkot Manado, Selasa (22/06/2021).
Dalam sambutannya, Benny Rhamdani mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara pihaknya dengan Pemkot Manado ini.
“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Manado yang mengadakan MoU dengan BP2MI dan menjadi kota ke 12 yang melakukan kerjasama dengan BP2MI, sebelumnya,” ujar Rhamdani.
Rhamdani menyebut kerjasama ini penting mengingat pelindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang diamanahkan UU 18/2017, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga daerah dan Pemerintah Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42.
“Kerjasama ini juga penting untuk membantu menyiapkan tenaga-tenaga terampil dan profesional untuk dapat bekerja ke luar negeri,” katanya.
Mantan Anggota DPD RI asal Sulut ini mengatakan, pekerja migran adalah pahlawan devisa negara.
“”Pekerja migran ini merupakan penghasil devisa kedua terbesar bagi negara sesudah sektor BUMN,” ujarnya.
Menurut Rhamdani, pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri kurang lebih 9 jutaan berdasarkan data badan dunia atau sekitar 6 jutaan lebih yang resmi berdasarkan data BP2MI.
“Pekerja dari Sulawesi Utara sendiri yang bekerja di luar negeri kurang lebih 3 ribuan dan terbanyak bekerja di Amerika Serikat dan Jepang,” jelasnya.
Sementara itu, Walikota Andrei Angouw dalam sambutannya mengatakan akan mengawal kerja sama ini.
“Ekonomi harus jalan yakni, investasi harus jalan, ekspor harus jalan dan konsumsi harus jalan. Semoga kerjasama ini dapat mendorong perekonomian kota Manado,” harapnya.
Walikota yang didampingi Wakil Walikota, Richard Sualang menegaskan Pemkot Manado akan mengirimkan pekerja yang memiliki kemampuan.
“Pekerja Manado harus Skill Worker Bukan Pembantu. Program ini bisa sukses dan saya akan kawal langsung,” paparnya.
Nantinya, lanjut walikota, para Pekerja Migran Indonesia asal Manado yang bekerja di luar negeri juga dapat membantu perekonomian di Kota Manado.
“Nanti mereka ini akan mengirimkan uang ke keluarga mereka dan uang tersebut akan berputar di Kota Manado sehingga dapat membantu perputaran ekonomi. Selain itu, keterampilan yang mereka dapat dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Kota Manado,” ucapnya.
Menurut walikota, berdasarkan data kurang lebih 3.000 pekerja migran asal Sulut yang bekerja di berbagai sektor yakni pabrik, rumah tangga, jasa dan formal.
“Jumlah pekerja migran Sulut 3.000 atau kurang dari 1 persen harusnya bisa 10 ribu, jika melihat jumlah total 9 persen atau kurang lebih 9 juta pekerja dari seluruh Indonesia. Pekerja migran paling banyak berada di Amerika Serikat dan Jepang, kemudian Hongkong, Malaysia dan Singapura. Para pekerja migran harus mampu bersaing dengan meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia),” bebernya.
Diakui walikota, penguasaan bahasa asing masih menjadi kendala bagi para pekerja migran.
“Kami gencar melakukan koordinasi dengan pihak terkait mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota, untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), sesuai dengan amanat undang-undang nomor 18 pasal 40,” tandasnya..
Hadir dalam acara dua Deputi BP2MI dan 7 direktur, Sekkot Kota Manado, Kepala UPT BP2MI Sulut, Ketua DPRD Kota Manado, Pejabat Eselon Pemerintah Kota Manado, Forkopimda Kota Manado, pimpinan BNI, BPJS Ketenagakerjaan dan undangan lainnya. (Lipsus/JPc)
COMMENTS