HomeBeritaBerita Utama

3.600 THL Pemkot Manado Bakal Tercover BPJS Ketenagakerjaan

3.600 THL Pemkot Manado Bakal Tercover BPJS Ketenagakerjaan

MANADO, JP— Pemerintah Kota Manado menargetkan agar semua Tenaga Harian Lepas (THL) yang berjumlah 3.600 orang diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal tersebut dibuktikan dengan dianggarkannya dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) tersebut di APBD Perubahan 2019.

Hal ini dibenarkan Asisten III Setda Kota Manado Frans Mawitjere di sela-sela Rapat Kerja Sama Operasional (KSO) implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi, pelayanan perizinan dan kepesertaan THL/non Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Manado bersama BPJS TK di Ruang Tolu, Kantor Walikota Manado, Kamis (12/09/2019) siang.

“Pemkot Manado sudah menganggarkan dalam APBD Perubahan 2019 untuk menalangi iuran sekira 3.600 THL pemkot,” ujarnya.

Ia mengatakan, awalnya Pemkot Manado sudah mengikutsertakan THL di dua instansi masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Baca Juga  Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, KWI Serukan Kewaspadaan

“Alasan dipilih dua perangkat daerah tersebut karena pekerjaannya beresiko, rentan alami kecelakaan dan hampir selalu di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten I Heri Saptono menambahkan jaminan perlindungan wajib diterima semua pegawai di jajaran Pemkot Manado, baik itu ASN maupun THL.

“Peran mereka sangat strategis menunjang pemerintahan dan perlindungan jaminan sosial sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kontribus mereka,” kata Saptono.

Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Manado Donald Supit mengungkapkan, sekira 3.600 THL yang diikutsertakan dalam BPJS TK, didominasi instansi yang bertugas di lapangan dengan resiko kerja yang tinggi.

“Seperti Dinas Damkar, Satpol PP, DLH, Dinas Perhubungan, para penyapu jalan, tim gorong-gorong dan yang lainnya. Namun, kami mengusulkan agar semua bisa tercover di anggaran tahun depan. Ini bertujuan untuk memberi rasa aman dan jaminan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat menjalankan tugas,” paparnya

Baca Juga  Pangemanan: Kesadaran Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan Belum Seratus Persen

Dikatakan Supit, dalam waktu dekat akan dilaunching penyerahan kartu jaminan sosial untuk THL/non ASN di jajaran Pemkot Manado.

Di pihak lain, Kepala Kantor Cabang BPJS TK kota Manado Hendrayanto mengatakan, setiap pegawai pemerintah non ASN atau THL wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini berdasarkan surat pemberitahuan kepada seluruh Gubernur dan wali kota/bupati seluruh Indonesia mengacu pada amanah UU 40 tahun 2004 tentang SJSN. Kemudian UU 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial.

“Kami mengapresiasi Pemkot Manado khususnya pak Walikota (Manado) Vicky Lumentut yang merespon dengan baik edaran tersebut dengan telah mengikutsertakan ribuan THL di BPJS TK,” katanya.

Baca Juga  Wakajati Beri Penghargaan Kepada Jaksa dan Pegawai Teladan

Ditambahkannya, dengan iuran sebesar Rp16.000 per bulan, para THL mendapat jaminan dari resiko kecelakaan ataupun kematian.

“Jika terjadi kecelakaan saat menjalankan tugas, biayanya ditanggung BPJS TK tanpa limit. Sementara yang meninggal dunia saat menjalankan tugas mendapatkan santunan 48 kali gaji. Sedangkan meninggal saat tidak menjalankan tugas diberi santunan Rp24 juta,” tukasnya.

Hendriyanto berharap, sinergitas antara Kantor Cabang BPJS TK kota Manado bersama Pemkot Manado terus terjaga. Apalagi, saat ini masih banyak pekerja jasa konstruksi dalam pengerjaan proyek pemkot belum dicover BPJS TK.

“Lewat pertemuan ini, kami harap ada formulasi khusus yang dihadirkan agar semua pekerja jasa konstruksi mendapatkan jaminan sosial. Dan terima kasih Pemkot Manado yang sudah memfasilitasi hal tersebut,” tandasnya. (JPc)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0