HomeBeritaManado City

700-an Utusan Sekolah di Manado Digembleng

700-an Utusan Sekolah di Manado Digembleng

MANADO, JP– Sedikitnya 700-an peserta
yang terdiri dari kepala sekolah (Kepsek) SD dan SMP dan operator, mengikuti Pelatihan dan Uji Coba Aplikasi RKAS Serta Bimtek Pengelolaan Dana BOS bagi pengelola Dana BOS, bertempat di Ruang Serbaguna Pemkot Manado, Senin (09/08/2019).

Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DikBud) Kota Manado dan berlangsung tiga hari ini dibuka oleh
Sekretaris Daerah Kota Manado Micler C S Lakat SH MH, sekaligus mrmbawakan materi pembuka.

Dalam pemaparan materinya, Lakat lebih berbicara kepada pendidikan secara umum. Dikatakannya, pendidikan merupakan urusan wajib, dan merupakan sebuah keharusan bagi sekolah untuk menunjang hal tersebut.

Baca Juga  Kamis, Pos Kontrol di Manado Dihentikan, Bansos Tahap Kedua dan Dana Lansia Segera Cair

“Pertanyaannya, apa yang harus ditunjang oleh sekolah? Jawabannya salah satu adalah pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, jika pemanfaatan anggaran benar-benar tepat guna, maka bisa dipastikan kualitas pendidikan di Kota Manado akan semakin maju.

“Tapi kalau kepala sekolahnya lebih berorientasi kepada bagaimana mendapat keuntungan dari dana BOS, jangan pernah berharap sekolah yang dipimpinnya akan maju. Sebaliknya, kepala sekolah yang bersangkutan akan semakin dekat dengan masalah hukum,” paparnya.

Sementara Kepala Dinas Dikbud Kota Manado Daglan Walangitan mengatakan, kegiatan ini melibatkan pembicara dari sejumlah intansi teknis diantaranya dari Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sebagainya.

Baca Juga  Raup 3 Juta Lebih Perhari, Bandar Togel Ini Diciduk Polisi

“Tujuannya adalah adalah pengelolaan anggaran di sekolah efektif dan efisien, sekaligus menghindarkan para kepala sekolah dari hal-hal yang bersinggungan dengan hukum,” ujar Walangitan.

Ditambahkan Kabid Pembinaan SD di Dikbud Manado, Triana L Almas, tujuan lain dari kegiatan ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan dana bos.

“Ini juga merupakan bagian dari preventif agar para kepala sekolah tidak terjerumus dengan persoalan-persolan hukum lantaran ada indikasi penyalahgunaan anggaran,” tandas Almas. (JPc)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0