MANADO, JP-Pungutan liar alias pungli merupakan salah satu penyakit birokrasi yang sampai saat ini masih sulit dihilangkan. Berbagai sistem pemberantasan telah diterapkan, tetapi pungli masih saja marak dipraktikkan di ruang-ruang pelayanan publik. Ironisnya, modus tersebut tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tapi telah diperagakan secara terbuka.
Seperti yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Manado. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan adanya pungli yang dibebani kepada mereka.
Fakta yang memprihatinkan ini telah menjadi perhatian pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan dan Hanny Joost Pajouw (MOR-HJP). Kedua sosok profesional muda dan berpengalaman ini bertekad memberantas pungli di lingkungan Pemkot Manado ketika terpilih dalam Pilkada Manado, 9 Desember 2020 nanti.
Namun untuk memberantasnya, MOR-HJP tidak akan membentuk tim satuan tugas (satgas) pemberantasan pungli di tingkat lingkungan, karena itu akan membebani APBD.
Tekad memberantas pungli akan diwujudkan kedua sosok rendah hati, jujur, peduli dan merakyat ini lewat beberapa program yang tertuang dalam 14 Program Unggulan. Sedikitnya ada 3 program jitu dari paslon nomor urut 3 yang diusung Partai Demokrat, PAN dan PKB ini.
Program pertama adalah bebas retribusi sampah runah tangga. MOR-HJP akan menghapus retribusi sampah rumah tangga yang selama ini dipungut dari masyarakat, ketika dipercaya Tuhan dan masyarakat memimpin kota Manado.
“Kenapa kami hapus retribusi sampah? Ini untuk memberantas pungli yang kerap terjadi. Bayangkan dari target Rp30 Miliar setiap tahun, tapi selama ini realisasinya hanya Rp6 Miliar. Belum lagi di saat pandemi Covid-19 ini tentunya masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga jangan lagi dibebani retribusi sampah rumah tangga,” ujar MOR.
Program kedua adalah menurunkan biaya sewa tempat jualan atau kios pedagang di pasar tradiisional. Pasalnya, selama menjabat wakil walikota Manado ia menerima banyak keluhan warga soal mahalnya biaya sewa kios di pasar.
“Banyak pedagang mengeluh ke saya biaya sewa kiosnya mahal. Belum lagi ditagih retribusi kebersihan di pasar. Belum lagi pungli lain yang kerap dilakukan oleh oknum petugas. Anehnya, meski banyak yang ditagih dari pedagang namun pembayaran gaji karyawan PD Pasar kerap terhambat,” kata MOR seraya menambahkan penurunan biaya sewa kios juga untuk membantu pedagang dan keluarganya yang mengalami kesulitan hidup di tengah pandemi Covid-19 ini.
Program ketiga adalah pengadaan motor operasional kepala lingkungan (Pala).
“Saya sering juga mendapat keluhan dari warga ada oknum Pala yang memungut biaya saat warga mengurus asministrasi, padahal itu gratis. Lalu ketika saya tanya ke Pala yang pungut biaya ke warga, dia bilang dia butuh biaya operasional ke rumah-rumah warga. Nah dengan motor operasional Pala yang saya dan pak HJP programkan, kami berharap bisa menghapus pungli yang kerap terjadi,” tandasnya. (JPc)
COMMENTS