BITUNG, JP- Kota Bitung menjadi salah satu dari tiga Kabupaten/Kota terbaik dalam progresi penyelesaian tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulut.
Hal tersebut disampaikan Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban saat mengikuti kegiatan penyerahan komitmen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI bersama seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Sulut, digelar di Aula Gedung BPK RI Prov. Sulut, Jumat(18/10).
Lomban mengatakan, Pemerintah Kota Bitung berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal tersebut terbukti dimana kota Bitung secara berturut-turut meraih gelar WTP ke-8 kali.
“Bitung peringkat ketiga terbaik dalam tindak lanjut BPK RI untuk daerah-daerah di Sulut, ini tentunya menjadi motivasi tersendiri untuk terus berkomitmen menata dan mengatur administrasi keuangan lebih baik lagi kedepan,” ujar Lomban.
Ia pun berterima kasih kepada masyarakat dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bitung yang terus mendukung setiap program yang ada, khususnya juga kepada BPK RI yang terus membantu secara maksimal dalam setiap perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara , Steven OE Kandouw mengungkapkan kepada seluruh kepala daerah se-Sulut bahwa temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bukan lagi menjadi masalah masing-masing daerah melainkan menjadi masalah bersama di Sulut.
“Mari semua pihak (kepala daerah se-Sulut) agar bergotong royong dan merasa senasib sepenanggungan menyelesaikan rekomendasi BPK,” ajak Steven.
Kepala BPK Perwakilan Sulut Sulut Karyadi MM Ak CA mengatakan tujuan kegiatan adalah untuk menyatukan tekad dari para kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK dengan cara komitmen atau berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Kami siap memberikan ruang dan waktu seluas-luasnya bagi seluruh stakeholder untuk berkoordinasi kapanpun,” katanya seraya menambahkan, hal ini diharapkan untuk mengejar target nasional dan agar tak ada beban lagi saat pendahuluan pemeriksaan BPK di awal tahun 2020. (JPc)
COMMENTS