JAKARTA, JP – Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Hal ini disampaikannya Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11/2022).
“Pada PMN tahun depan, kami (PLN, red) akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Darmawan, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
“Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan,” jelasnya.
Dikatakan Darmawan, sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Madura Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh Rp 5 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar Rp2,5 triliun.
“Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali meningkat Rp45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar Rp25 juta per pelanggan,” tandasnya.
Menyikapi hal itu Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan mendukung penuh pemberian PMN Rp10 triliun untuk program elektrifikasi PLN.
“Semoga di tahun depan ada lebih banyak masyarakat di wilayah 3T yang bisa menikmati listrik di tahun depan,” ungkapnya.
Adapun pada tahun 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp10 triliun. Sementara, rincian alokasinya yakni untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya setempat berupa air, surya, hingga panas bumi di daerah terpencil sebesar Rp1,74 triliun.
Lalu, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil sebesar Rp3,78 triliun. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan dalam rangka listrik berkeadilan sebesar Rp4,48 triliun.
“Saya rasa ini program yang baik, untuk itu saya coba mendengar permohonan bapak untuk PMN 2023 sebesar Rp10 triliun. Saya rasa tentu kami akan memberikan dukungan penuh dalam rangka memastikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menikmati listrik,” jelas Andre.
Senada dengan Andre, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim juga mendukung penuh upaya PLN dalam memberikan akses listrik ke daerah-daerah terpencil lewat PMN. Lewat program ini, diharapkan bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat di 3T untuk bisa menikmati akses listrik.
“Ini yang memang kita harapkan ini sebenarnya mereka baru merdeka. Kalau kita lihat PMN 2022 Rp5 Triliun kita sangat sepakat kalau diarahkan untuk 3T,” kata Muslim.
Senada, Anggota Komisi VI Ananta Wahana juga memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap program kelistrikan PLN. Lewat program kelistrikan PLN yang dibiayai oleh PMN ini diharapkan bisa memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses listrik.
“Dalam rangka pemerataan keadilan sosial, sebagai wakil rakyat kita menyampaikan apresiasi dan setuju. Saya berharap itu menjadi semangat dan komitmen bapak Dirut PLN,” pungkasnya. (*/JPc)
COMMENTS