JAKARTA, JP- Di tengah kesibukan membantu korban pandemi dan meringankan warga yang isoman dengan berbagi rice box, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tetap menggelar pendidikan kader untuk melahirkan kader-kader terbaik yang kompeten dan berintegrita melalui Sekolah Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Angkatan Kedua, Sabtu (07/08/2021) kemarin.
Di mana setelah sukses menggelar Sekolah Kader PSI Angkatan Pertama, partai ini kembali menggelar Sekolah Kader PSI Angkatan Kedua yang diikuti oleh para pengurus PSI di berbagai level, baik yang di Tanah Air maupun di luar negeri.
Sedikitmya ada 1.200 peserta ikut dalam program Sekolah Kader PSI Angkatan Kedua yang berlangsung selama sebulan pembelajaran tersebut, yakni hingga 8 Agustus 2021 mendatang. Pembelajaran dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang merupakan terobosan baru bagi partai politik di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memberikan pengarahan pada Sekolah Kader PSI Angkatan Kedua tersebut.
Tokoh nasional yang mengaku ikut mendorong lahirnya PSI ini berharap agar PSI bisa mempertahankan idealisme sebagai partai politik, salah satunya dengan tetap melakukan perekrutan calon anggota legislatif secara terbuka, tanpa mahar, dan melibatkan ahli sebagai tim panelis independen.
“Tolong, jaga idealisme PSI ini. Saya dulu ikut mendorong berdirinya PSI, saya ikut menyeleksi calon anggota legislatifnya karena punya harapan ada darah baru terhadap kehidupan partai politik kita,” ujar Mahfud Md sebagaimana dirilis dari Tempo.co.
Sejalan dengan tujuan Sekolah Kader PSI, ia meyakini akan lahirnya kader-kader PSI yang kompeten dan berintegritas.
“Saya mendukung kegiatan ini (Sekolah Kader PSI, red). Semoga akan lahir kader-kader PSI yang kompeten dan berintegritas,” harapnya.
Lebih jauh, Mahfud mengingatkan pentingnya politisi dan partai politik yang bersih. Pasalnya, ia menilai partai politik kerap dituding menjadi sarang koruptor dan penyebab carut marut situasi politik.
“Karena itu muncullah suara-suara yang menginginkan Indonesia tanpa partai politik. Tapi bagaimanapun, partai politik tetap diperlukan untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan,” tegasnya.
Menurut Menko Polhukam ini, negara demokrasi konstitusional harus memiliki lembaga perwakilan (parlemen). Lalu parlemen yang baik itu harus diisi oleh partai politik.
“Oleh sebab itu, sejelek-jeleknya negara yang punya parpol, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan negara yang tidak punya parpol,” tukasnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengakui tidak mudah menjadi politisi dan parpol yang bersih. Sebab mereka kadang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit.
“Pertama, parpol didirikan untuk memperjuangkan kebaikan bagi bangsa dan negara, oleh sebab itu orang-orangnya harus baik. Kedua, untuk bisa berjuang parpol itu harus punya banyak pengikut,” tandasnya. (JPc)
COMMENTS