JAKARTA, JP- Arah politik Partai Gerindra pasca penetapan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Pemenang Pemilihan Presiden pada Pemilu 2019, belum pasti.
Pasalnya, di internal partai yang dipimpin Calon Presiden Prabowo Subianto ini, terdapat perbedaan pendapat. Di satu pihak ada yang menginginkan tetap pada posisi oposisi, tapi di pihak lain ada pula yang ingin masuk koalisi pemerintah.
Hal ini tergambar dari pernyataan Wakil Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra Hendarsam Marantoko.
“Di internal partai kami (Gerindra, red) ada perbedaan pendapat terkait sikap politik pasca putusan MK yang mengukuhkan kemenangan Jokowi–Ma’ruf Amin .
Ada yang mengharuskan partai berlambang kepala Garuda itu masuk koalisi pemerintah, ada pula yang menolak dan tetap ingin berada di luar,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Marantoko, pihalnya ingin kembali pada kepentingan partainya.
’’Tapi pada prinsipnya kami ingin kembali pada kepentingan Partai Gerindra itu sendiri,’’ katanya.
Karena itulah, menurut Marantoko, pihaknya membuat forum komunikasi (Forkom) untuk menyerap aspirasi.
Bagi Gerindra, tuturnya, yang utama adalah kepentingan bangsa dan negara, juga konstituen.
’’Gerindra itu nyaman dengan posisi oposisi sebenarnya, jadi nggak ngiler-ngiler amat untuk masuk koalisi (pemerintah). Buktinya, pada pemilu kali ini Gerindra menjadi pemenang kedua dalam posisi sebagai oposisi. Bagi Gerindra, tuturnya, yang utama adalah kepentingan bangsa dan negara, juga konstituen,” paparnya.
Marantoko juga membantah bahwa ada deal-deal tertentu di parlemen. Sebab, komposisi pimpinan DPR juga sudah jelas karena menggunakan prinsip partai pemenang adalah ketua DPR. Sementara, wakilnya adalah empat partai di urutan berikutnya.
’’Jadi nggak perlu deal pun pasti otomatis Gerindra akan dapat (wakil ketua DPR) sebagai partai pemenang kedua dalam pemilu ini,’’ tukasnya. (JPc)
COMMENTS