Malu Kabupatennya Masuk Daftar Daerah Tertinggal, Politisi Ini Kritisi Kinerja Eksekutif-Legislatif Lembata

MAKASSAR, JP- Penetapan dan pengumuman Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu dari 62 daerah di Indonesia sebagai derah tertinggal oleh Presiden Joko Widodo, mendapat tanggapan dari warga Lembata.

Apalagi Bupati Lembata Elyaser Yance Sunur menyatakan rasa syukurnya atas predikat “Daerah Tertinggal” tersebut, karena Lembata akan mendapat kucuran dana besar dari Pemerintah Pusat.

Seperti tanggapan dari Nikolaus Beni A.Md.Gz, S.Sos, M.I.Kom, salah satu putra daerah asal Desa Loyobohor Kecamatan Buyasuri Kedang Kabupaten Lembata yang sudah 32 tahun (Sejak 1988, red) menetap di Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan kesarjanaan tersebut.

Secara tegas, ia mengatakan merasa malu dan terpukul mendengar dan membaca berita tersebut.

“Sebagai putra daerah saya merasa malu dengan predikat Kabupaten Lembata ini. Saya mempertanyakan kinerja pemimpin Lembata yang selama ini merebut kekuasaan lima tahunan, sejak tahun 2000, di mana daerah Lembata memisahkan diri dari kabupaten Flores Timur,” ucapnya.

Alumni SMA PGRI Larantuka tahun 1987 ini sangat menyesal dengan kepemimpinan 10 tahun Bupati Adreas Dulu Manuk (2000-2010) dilanjutkan oleh Bupati saat ini Elyaser Yance Sunur yang memasuki 10 tahun (2011-2021), namun Lembata tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan.

“Apa sih target para pemimpin Lembata dalam merebut kekuasaan untuk memimpin Lembata selama ini? Kalau pulang kampung (Lembata, red) jangan cari makan lagi di kampung, tapi dengan kemampuan yang dimiliki sekian tahun merantau di negeri orang dan dengan pengalaman yang dimiliki berupaya membangun kapupaten Lembata yang tertinggal itu agar keluar dari julukan keterpurukan itu,” ujarnya.

Menurut Dosen Komunikasi Akademi Gizi Indonesia (AIGI) Yayasan Perguruan Amanna Gappa Indonesi (YPAGI) ini, eksekutif (Bupati dan wakil bupati, red) dan legislatif (DPRD) Lembata harus merasa malu atas predikat itu.

“Saran saya kepada eksekutif dan legislatif duduk bareng-bareng bicarakan secara serius bagaimana caranya Lembata keluar dari predikat itu,” usulnya.

Ia mengkritisi Bupati Lembata yang menyatakan bersyukur dan bergembira atas penderitaan rakyat Lembata.

“Justru sikap tersebut merupakan hal yang sangat keliru bahkan berdosa, baik terhadap diri sendiri maupun kepada rakyat Lembata atas janji-janji mereka saat kampanye lalu, baik sebagai legislatif maupun sebagai eksekutif,” jelaanya.

Dikatakan Beni, membangun Lembata tidak terlalu sulit asalkan harus membangun dengan hati yang tulus, iklas dan penuh kejujuran, bukan sebaliknya membangun atas kepentingan politik tertentu.

“Politik hanyalah sarana saja untuk merebut kekuasaan secara konstitusional,” tegasnya.

Diakuinya, lembata itu kaya akan sumber daya alamnya, baik darat maupun laut.

“Tinggal kepiawaian bupati dan jajaran mengolahnya dengan ketulusan dan kejujuran hatinya,” katanya.

Beni meminta legislatif, eksekutif dan para politisi di Lembata untuk mengurangi adu argumentasi yang berujung ke pengadilan.

“Perbedaan pendapat biasa, olah perbedaan itu untuk membangun Lembata. Menyampaikan pendapat juga harus memperhatikan tata krama dan adat-istiadat di Kabupaten Lembata,” tukasnya.

Lagi menurut Beni, tugas para politisi sangat berat dalam upaya memperjuangankan kesejahteraan rakyat Lembata.

“Pesan saya kepeda semua rakyat Lembata termasuk eksekutif dan legislatif jangan mundur selangkah atas julukan ini, namun jadikan cambuk untuk berjuang agar dapat keluar dari julukan ini,” pintanya.

“Mari saling gotong royong dan bahu membahu untuk keluar dari keterpurukan ini. Masa lalu adalah kenangan yang dijadikan pengalaman, masa kini (ketertinggalan, red) adalah kenyataan yang kita harus hadapi bersama dan masa yang akan datang adalah impian serta harapan yang kita beruhasa sekemampuan kita semua untuk digapainya,” tambahnya.

Politisi PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan ini mengingatkan kepada seluruh rakyat Lembata bahwa pada tahun 2021 akan ada pergantian kepemimpinan (Bupati dan wakil bupati, red) di Pemerintah Kabupaten Lembata.

“Jadikan pengalaman 20 tahun yang lalu, termasuk kepemimpinan sekarang untuk memilih pemimpin yang baru yang benar-benar berpihak kepada rakyat, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Jangan pemimpin hanya menunggangi rakyatnya, untuk meraih, dan memenuhi keinginan harapannya merebut kekuasaannya semata,” tandasnya. (JPc)