MINAHASA, JP- Warga Minahasa terus bertanya-tanya tentang kepastian pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di 102 desa di Kabupaten Minahasa..
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa telah merencanakan tahapan Pilhut akan dimulai pada bulan Agustus mendatang,
Namun berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri menyebut pelaksanaan Pilhut harus melihat perkembangan Covid-19 masing-masing daerah. Hal ini yang membuat Pemkab Minahasa belum bisa memastikan kapan dilaksanakannya Pilhut.
“Tahapan akan dimulai pada bulan Agustus, tetapi kalau ada perkembangan yang luar biasa terkait dengan Covid-19 di Minahasa, tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan Pemkab untuk menunda atau tetap melaksanakan Pilhut di Minahasa,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr Denny Mangala.
Menurutnya, meski sudah dianggarkan di APBD 2021 namun jika ada lonjakan kasus Covid-19 maka Pilhut belum dapat digelar tahun ini.
“Kita berdoa bersama agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu supaya Pilhut di Minahasa akan dilaksanakan,” tandasnya.
Masyarakat Minahasa ketika dimintai tanggapannya mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah tersebut.
“Kami bingung. Pilhut bisa ditunda jika ada lonjakan Covid-19, tapi kenapa lalu Pilkada tahun 2020 saat terjadi lonjakan Covid-19 pemerintah tetap melaksanakan Pilkada. Masa Pilkada saja boleh, koq Pilhut nda bisa?,” ujar Donny, Jemmy dan Noldy, saat ditemui di salah satu rumah kopi.
Dikatakan keduanya, harusnya Pemkab bisa belajar dari pelaksanaan Pilkada.
“Kan sudah ada pengalaman Pilkada lalu. Boleh dilaksanakan. Padahal jangkauan Pilkada sangat luas dibanding Pilhut,” papar mereka.
Menurut keduanya, Pilhut mendesak untuk digelar mengingat ada banyak desa yang Hukum Tuanya (Kepala Desa, red) berstatus penjabat dan sudah bertahun-tahun.
“Bagaimana pembangunan berjalan cepat dan baik kalau desanya dipimpin seorang penjabat? Apalagi sudah menjabat bertahun-tahun. Desa butuh hukum tua yang definitif dan itu bisa terjadi kalau Pilhut segera digelar. Tentu dalam pelaksanaannya memperketat protokol kesehatan. Apalagi tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir, apa kita harus tunda terus ini Pilhut?. Di pihak lain sekarang ini di mana-mana sudah digelar acara yang melibatian banyak orang. Rumah makan dan rumah kopi juga kembali ramai. Jadi belajar saja dari Pilkada lalu. Kalau Pilkada boleh berarti Pilhut juga boleh,” tandas keduanya. (JPc)
COMMENTS