MANADO, JP- Forum Pemantau Parlemen (FPP) menganugerahkan piagam penghargaan kepada 5 legislator di Sulawesi Utara. Penyerahan piagam penghargaan ini berlangsung di Roof Cafe Hotel Formosa, Bahu Manado, Selasa (28/09/2021).
Menariknya, di satu sisi dari ratusan Anggota DPRD di Sulut hanya 5 legislator tersebut yang dinilai yang terbaik, dan di sisi lain kelima legislator ini bukan berasal dari partai berkuasa di Sulut.
Mereka adalah Anggota DPRD Provinsi Sulut Melky Jackin Pangemanan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggota DPRD Manado Jurani Rurubua dari PSI dan Lucky Datau dari PAN, Anggota DPRD Minahasa Utara Sarhan Antili dari PKB dan Anggota DPRD Talaud Djekmon Amisi dari Partai Berkarya. Khusus nama terakhir Djekmon Amisi diwakili oleh istri tercinta Velma Sumee.
Ketua FPP Alexander Mellese dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya memberikan piagam penghargaan ini kepada para wakil rakyat terbaik yang dianggap bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dan karyanya berdampak bagi konstituen dan masyarakat.
Ketua Forum Pemantau Parlemen Alexander Mellese.
Menurut Alex, sapaan akrab jurnalis senior ini, penilaian ini dilakukan secara obyektif dan pihaknya tidak memiliki kedekatan dengan para penerima piagam penghargaan.tersebut.
“Kami memberikan penilaian berdasarkan beberapa indikator. Kami menilai para wakil rakyat melalui pemberitaan di media massa, pengakuan masyarakat bahkan kami memantau langsung di lapangan,” ujar Alex yang didampingi Sekretaris FPP Jelly Wensy Siwy.
Dikatakan Alex, piagam penghargaan ini selain memberikan apresiasi atas kinerja para wakil rakyat, tapi juga sekaligus menjadi motivasi bagi legislator lain.
“Selamat atas penghargaan yang sudah diperoleh. Jangan berhenti bekerja untuk rakyat,” tandas Alex.
Sebelum diserahkan piagam penghargaan tersebut, digelar diskusi yang melibatkan 2 orang akademisi dari Unsrat Manado masing-masing Ferry Liando dan Mahyudin Damis, Pengamat Politik Sulut Taufik Tumbelaka dan Komisioner Bawaslu kota Manado Taufik Bilfaqih. Mereka mengapresiasi langkah dari FPP tersebut dan memberikan masukan-masukan terkait model penilaian ke depannya.
Diskusi yang mengangkat tema “Siapa Suruh Jadi Wakil Rakyat” dengan sub tema “Wakil Rakyat Seharusnya Merakyat” ini, tetap memperhatikan Protokol Kesehatan. (JPc)
COMMENTS