MANADO, JP- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta dan mendukung kadernya yang duduk di DPRD untuk selalu mengawal dan mempublish anggaran negara.
Langkah ini diambil sebagai komitmen menegakan transparansi anggaran yang berasal dari rakyat. Salah satunya adalah agenda reses para anggota DPRD dari PSI.
“Wajib hukumnya anggaran negara harus diketahui publik, karena itu termasuk uang rakyat. Jadi setiap politisi PSI diwajibkan mempublish anggaran milik negara termasuk kegiatan reses,” tegas Sekretaris DPW PSI Sulut, Nurjannah Seliani Sandiah.
Menurut Nurjannah, anggaran reses setiap legislator PSI diketahui oleh partai, sehingga menurut dia, partai menetapkan aturan dalam penyelenggaraan reses setiap kader PSI.
“Pada dasarnya transparansi itu wajib untuk setiap partai karena masyarakat punya hak mengetahui setiap anggaran negara dan itu diatur dalam UU. Di PSI, kami selalu melakukan itu, apapun jenis anggarannya,” jelasnya.
Tak hanya transparan soal jumlah dan penggunaan dana reses tapi juga transparan soal sisa dana reses.
“Jadi jika ada uang sisa, harus dikembalikan, jangan digunakan untuk keperluan pribadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, selain anggaran reses, legislator PSI juga dilarang menggunakan Pin emas, berangkat ke luar negeri, dan beberapa kewajiban DPRD lainnya
“PSI adalah partai yang sangat ketat. Tidak boleh menyeleweng, jika terbukti maka akan di PAW. Yang pasti kinerja dari para legislator PSI juga terus dinilai, jangan hanya menerima gaji buta dan tidak melakukan apa-apa bagi masyarakat,” tandasnya. (JPc)
COMMENTS