JAKARTA, JP- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan, Presiden Joko Widodo telah memberikan kewenangan kepada 102 Kabupaten/Kota yang berstatus zona hijau atau belum terdampak Covid-19, melaksanakan kegiatan produktif dan aman Covid-19 berdasarkan protokol kesehatan yang tepat.
“Kemarin tanggal 29 Mei, Presiden Jokowi memerintahkan ketua gugus tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten kota yang saat ini berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman covid-19 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Monardo dalam keterangan pers di Graha BNPB, Sabtu (30/05/2020).
Menururnya, ada 102 kabupaten/kota yang tidak memiliki kasus positif Covid-19 atau menjadi zona hijau.
“Untuk daerah yang zona hijau, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan agar tidak berubah menjadi zona kuning atau oranye,” katanya.
Dijelaskan Monardo, dalam berkegiatan masyarakat diharuskan tetap mematuhi protokol kesahatn dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.
“Hal itu dilakukan guna mencegah kasus penyebaran Covid-19 kembali meningkat,” jelasnya.
Ia menyebut, untuk menentukan sektor yang dapat beraktivitas, para Bupati/Walikota harus melibatkan berbagai pihak dan komponen masyarakat, serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur.
“Gugus tugas pusat telah meminta agar setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan evaluasi jika dalam prosesnya kembali terjadi kasus penularan,” tukasnya seraya menambahkan keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan.
Diketahui, Pemerintah sebelumnya telah mewacanakan penerapan tatanan normal baru atau new normal demi menggerakkan perekonomian saat pandemi virus corona.
Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan protokol new normal di sejumlah sektor, misalnya transportasi publik dan pusat-pusat perbelanjaan.
Selain itu, Kementerian Agama juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang juga mengatur terkait dengan panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. (JPc)
Berikut 102 kabupaten/kota yang diizinkan beraktivitas normal:
1. Provinsi Aceh
-Pidie Jaya
-Aceh Singkil
-Bireuen
-Aceh Jaya
-Nagan Raya
-Kota Subulussalam
-Aceh Tenggara
-Aceh Tengah
-Aceh Barat
-Aceh Selatan
-Kota Sabang
-Kota Langsa
-Aceh Timur
-Aceh Besar
2. Sumatera Utara
-Nias Barat
-Pakpak Bharat
-Samosir
-Tapanuli Tengah
-Nias
-Padang Lawas Utara
-Labuhanbatu Selatan
-Kota Sibolga
-Tapanuli Selatan
-Humbang Hasundutan
-Nias Utara
-Mandailing Natal
-Padang Lawas
-Kota Gunungsitoli
-Nias Selatan
3. Kepulauan Riau
-Natuna
-Lingga
-Kepulauan Anambas
4. Riau
-Rokan Hilir
-Kuantan Singigi
5. Jambi
-Kerinci
6. Bengkulu
-Rejang Lebong
7. Sumatera Selatan
-Kota Pagar Alam
-Penukal Abab Lematang Ilir
-Ogan Komering Ulu Selatan
-Empat Lawang
8. Lampung
-Lampung Timur
-Mesuji
9. Papua (17 kabupaten/kota)
-Yahukimo
-Mappi
-Dogiyai
-Kepulauan Yapen
-Paniai
-Tolikara
-Yalimo
-Deiyai
-Puncak Jaya
-Mamberamo Raya
-Nduga
-Pegunungan Bintang
-Asmat
-Supiori
-Lanny Jaya
-Puncak
-Intan Jaya
10. Maluku
-Kota Tual
-Maluku Tenggara Barat
-Maluku Tenggara
-Kepulauan Aru
-Maluku Barat Daya
11. Papua Barat
-Kaimana
-Tambrauw
-Sorong Selatan
-Maybrat
-Pegunungan Arfak
12. Maluku Utara
-Halmahera Tengah
-Halmahera Timur
13. Sulawesi Utara
-Bolaang Mongondow Timur
-Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
14. Sulawesi Selatan
-Toraja Utara
15. Sulawesi Tenggara
-Buton Utara
-Buton Selatan
-Buton
-Konawe Utara
-Konawe Kepulauan
16. Sulawesi Tengah
-Donggala
-Tojo Una-Una
-Banggai Laut
17. Sulawesi Barat
-Mamasa
18. Gorontalo
-Gorontalo Utara
19. Nusa Tenggara Timur
-Ngada
-Sumba Tengah
-Sumba Barat Daya
-Alor
-Sumba Barat
-Lembata
-Mlaaka
-Rote Ndao
-Manggarai Timur
-Timor Tengah Utara
-Sabu Raijua
-Kupang
-Belu
-Timor Tengah Selatan
20. Kalimantan Tengah
-Sukamara
21. Kalimantan Timur
-Mahakam Ulu
22. Jawa Tengah
-Kota Tegal
23. Kepulauan Bangka Belitung
-Belitung Timur
COMMENTS