JAKARTA, JP -Demonstrasi dan tuntutan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara (Malut) beberapa hari lalu diduga hanya settingan untuk mementahkan surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lagi.
Dugaan ini disampaikan sumber internal di lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut dan Disnakertrans yang meminta namanya dirahasiakan.
Sumber menyebut demo dan tuntutan yang dilayangkan ASN itu digerakkan pihak tertentu. Dengan begitu ada alasan untuk menggantikan Ridwan Goal Putra Hasan sebagai Kepala Dinas (Kadis) Disnakertrans Malut.
“ASN terkesan dipaksa untuk berunjuk rasa. Tuntutan yang dibacakan pun bukan datang dari ASN, tapi dari aktor penggerak. Biar kelihatan Pak Ridwan gagal dan ditolak ASN Disnakertrans untuk menjadi kepala dinas kembali sebagaimana surat rekomendasi Komisi Asparatur Sipil Negara atau KASN,” ujar sumber saat dihubungi Rabu (22/6/2022) pagi.
Ditanya siapa aktor penggerak tersebut, sumber menyebut ada pihak yang sudah kebelet ingin menjadi kepala dinas dan mendapat dukungan dari orang kuat di BKD Malut.
“ASN itu tak elok untuk berunjuk rasa dan menuntut segala macam. Demo biasanya dari kalangan aktivis atau partai politik. Tapi ada pihak yang menggerakkan, bahkan memalsukan tanda tangan ASN untuk memuluskan aksinya,” katanya.
Selain dari sumber internal, informasi lainnya yang beredar ada pihak yang mendanai aksi unjuk rasa tersebut. Mereka bersatu untuk melengserkan Ridwan Hasan yang selama ini sudah bekerja dengan baik.
Skenarionya Ridwan bakal digeser menjadi staf ahli. Lalu pihak yang sudah disiapkan dan sangat ingin menduduki jabatan tersebut mengganti Ridwan.
“Informasi yang kami dengar, Pak Ridwan akan diganti setelah 14 hari menduduki jabatan Kadisnakertrans. BKD rupanya sangat suka berbalas pantun dengan KASN,” ungkap sumber.
Di sisi lain pengamat pemerintahan dari FISIP Universitas Sam Ratulangi, Dr Stevanus Sampe percaya Gubernur Malut tak mudah ditekan dan tak bisa terpengaruh dengan settingan yang diduga mau dimainkan tersebut. Ia juga yakin orang nomor satu di Malut akan mengambil keputusan dan membuat kebijakan berdasarkan aturan.
Sementara Koordinator Wilayah (Korwil) Independen Anti Nasional Nepotisme Korupsi (Inakor) Indonesia Timur, Rolly Wenas mengingatkan Pemprov Malut untuk tidak main-main dengan surat rekomendasi KASN.
“Jangan ada upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang sarat nepotisme. Kami akan kawal masalah ini, termasuk mendalami unjuk rasa yang dilakukan ASN di Disnakertrans Malut,” tandas Rolly. (*/JPc)
COMMENTS