MANADO, JP– Gubernur Olly Dondokambey SE memaparkan kondisi Sulawesi Utara (Sulut) mulai persiapan Pilkada Serentak, saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak tahun 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (16/07/2020).
“Terkait dengan kesiapan Pilkada serentak ini saya kira seluruh kabupaten, kota dan provinsi sudah menandatangani NPHD, tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Bawaslu sama KPU, semua sudah siap. Kalau provinsi tadi dilaporkan sudah hampir 42% ditransfer tapi rata-rata juga semua hampir 40% ditransfer,” ungkapnya.
Diketahui, Pilkada serentak di Sulut akan dilaksanakan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada empat Kabupaten, yakni Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Minahasa Utara serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tiga Kota, yaitu Manado, Bitung, Tomohon.
“Tapi ini yang kita belum bisa transfer 100% pak karena memang kas daerah kita per tanggal 12 Juli kemarin tinggal Rp. 247 miliar kalau nda salah. Kalau kita transfer semua dana Pilkada langsung tidak ada cadangan. Jadi saya kira jangan takut kita nggak transfer KPU sama Bawaslu tapi tahapan ini kita akan jalankan sesuai kebutuhan,” katanya.
Ia juga memastikan kesiapan pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan Polri mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak.
“Saya kira juga kita melaporkan di Sulut karena kerjasama aparat keamanan dengan baik sehingga ada hal-hal dan isu-isu yang cepat dapat ditangani dengan baik oleh Pak Kapolda dan jajaran TNI, Polri dan pemerintah daerah sehingga bekerja sama sangat baik dengan FKUB, tokoh adat, insan pers dan BKSAUA kita kerjasama dengan baik sehingga banyak hal yang cepat kita bisa tutupi, kalau ada isu-isu yang tidak baik di Sulut. Jadi saya kira situasi kondisi ini kalau kita Pilkada kita berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian setelah menyimak penjelasan Gubernur Olly mengaku optimis pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 berjalan aman dan lancar.
“Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik ya, karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini, artinya anggarannya (NPHD) 100 persen itu sudah 5 dari 8 kabupaten,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri pun meyakini, 3 daerah lainnya akan segera menyusul untuk secara bertahap mencairkan NPHD nya sebesar 100 persen sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing.
“Yang lain belum 100 persen tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap, karena memang problema kemampuan fiskal, diantaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu,” tandasnya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang aman dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berimplikasi pada bertambahnya anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara Pemilu.
“Kemudian yang lain ada tambahan dari APBN, khususnya penambahan TPS ya, karena 800 pemilih per TPS diubah menjadi 500, untuk mengurangi terjadinya kerumunan, sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran termasuk anggaran perlindungan dari Covid bagi penyelenggara, pemillih, maupun aparat keamanan,” bebernya.
Untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi itu, Mendagri juga mengharapkan dukungan dari masyarakat dan menjadikan momentum Pilkada sebagai ajang untuk menekan dan penanganan Covid-19.
“Sekali lagi saya sangat optimis bahwa Pilkada di Sulut bisa berjalan dengan lancar dari sisi anggaran dan sisi kesiapan, sehingga kita memberikan dukungan, masyarakat juga memberikan dukungan. Pilkada menjadi momentum kita untuk menekan kurva pandemi sekaligus juga mendukung ekonomi,” pungkasnya.
Adapun rakor Pilkada serentak 2020 dan penanganan Covid-19 turut dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal.
Selain itu, rakor juga diikuti Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Forkopimda, bupati/walikota, Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut. (Netta/*)
COMMENTS