MANADO, JP- Tidak lama lagi, Anggota DPRD Sulawesi Utara akan ditetapkan Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Sulut dan bulan Agustus atau September 2019 akan dilantik menjadi wakil rakyat.
Dari total 45 anggota DPRD Sulut terpilih, terdapat 9 orang legislator dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan berhak membentuk satu fraksi dan menduduki pimpinan DPRD Sulut.
Terkait hal ini, sebelum duduk sebagai wakil rakyat di gedung cengkih, ke-9 legislator dari Nasdem ini diingatkan untuk selalu berpihak kepada rakyat.
“Semua legislator Sulut asal Nasdem harus berpihak kepada rakyat. Jangan main-main,” ujar Komando Pemenangan Wilayah (Kompewil) Sulawesi Partai Nasdem Felly Estelita Runtuwene mengingatkan.
Bahkan Felly mengancam akan ada sanksi tegas dari partai jika tidak berpihak pada rakyat.
“Ibu akan buktikan kalau ada yang main-main yang pasti ibu akan rombak. Ini kan susa payah untuk kita bisa capai sampai bisa mendapatkan 9 kursi,” tegasnya.
Ditambahkan Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulut, berkaca dari pengalamannya sebagai anggota DPRD Sulut jelang akhir periode ini menjadi pelajaran yang yang luar biasa, tetapi juga menjadi motivasi bagi dia untuk bekerja keras bersama seluruh kader mewujudkan target tersebut.
“Apa yang ibu alami selama satu periode ini menjadi cemeti bagi ibu dan hasilnya ini, ibu bisa hasilkan semuanya karena dengan tekad. Tidak untuk siapa-siapa tapi untuk masyarakat Sulut, “ tegasnya.
Anggota DPR RI terpilih ini berharap para kader yang juga menjadi representasi rakyat Sulut tidak mudah terbawa dengan iming-iming bujukan, rayuan dan lain sebagainya.
“Saya berharap mereka betul-betul ada di tempat ini (gedung DPRD, red) memperjuangkan kepentingan rakyat Sulut, bukan kepentingan diri sendiri ataupun lainnya, “ pintanya
Selain itu, lanjut Felly, pengawasan internal kepada kader di DPRD Sulut akan terus dilakukan terutama dalam setiap pembahasan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.
“Setiap bulan itu harus ada evaluasi, tentunya ibu akan mengambil waktu apalagi untuk pembahasan APBD induk, APBD perubahan, karena itu penting sekali untuk masyarakat. Jangan lagi kayak pendidikan di Sulut yang tadinya nomor sekian tapi sekarang sudah berada di bawah Papua ini nda boleh. Ada apa? Ada yang salah di situ. Begitupun pembangunan, pembangunan itu boleh tapi apakah mengena untuk rakyat atau tidak. Buat apa kita ada pembangunan a b c d tapi tidak berpihak pada rakyat itu sendiri, “ pungkasnya. (JPc)
COMMENTS