MANADO, JP – Tim Penyidik pada Aspidus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) kembali melakukan penahanan terhadap Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait kerjasama dan pengelolaan asset PDAM Kota Manado dengan PT Air Manado tahun 2005 – 2021.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Dr. Andi Muhammad Taufik, SH., MH., CGCAE melalui Kasi Penkum Theodorus Rumampuk, SH., MH., Rabu, tanggal 01 Maret 2023, Rabu (01/03/2023).
Disebutkan bahwa identitas Tersangka tersebut berinisial Dr. Drs. JTS, SH., MH., MM., MBA Alias Joko (54), warga jalan Atlas VI No. 12 Kel. Babakan Surabaya.
Tersangka ditahan di Rutan Malendeng Manado berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: PRINT-438/P.1.5/Fd.1/03/2023 tanggal 01 Maret 2023 selama 20 hari terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023.
Penahanan Tersangka didasari pertimbangan sebagai berikut :
1. Pasal yang disangkakan memungkinkan tersangka untuk dilakukan penahanan karena ancaman pidana di atas 5 tahun;
2. Tersangaka dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti serta;
3. Tersangka selama pemeriksaan tidak koperatif dalam memberikan keterangan.
Tersangka ditahan di Rutan Malendeng Manado berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: PRINT-438/P.1.5/Fd.1/03/2023 tanggal 01 Maret 2023 selama 20 hari terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023.
Diketahui, Tersangka diduga secara bersama-sama, dengan tersangka HR, FT dan JW, maupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dimana tersangka JTS Alias Joko berperan sebagai Inisiator dalam perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado tanpa terlebih dahulu membuat kajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bahkan tersangka termasuk orang yang secara aktif ikut berperan mendesak terlaksananya perjanjian Kerjasama antara Pemkot Manado, PDAM Manado dengan BPTS Trita Sulawesi/WMD sehingga merugikan keuangan negara sebesar € 936.000,00 dan Rp.55.964.456.755,00.
JTS Alias Joko ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 02 Februari 2023 berdasarlan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-203/P.1/Fd.1/02/2023. JTS Alias Joko ditetapkan sebagai tersangka oleh karena diduga keras melakukan tindak pidana dan memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU No .31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (*/JPc)
COMMENTS