JAKARTA, JP- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021) sore, yang digelar tanpa ijin Polri dan nyaris terjadi bentrok antar massa pendukung AHY dan Moeldoko, telah mengeluarkan putusan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.
Moeldoko yang tidak hadir secara langsung di KLB tersebut pun menyampaikan sambutan melalui sambungan telepon dan menyatakan kesediaan setelah mengajukan 3 pertanyaan kepada peserta KLB.
“Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum,” ujarnya.
Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun mengungkapkan, meskipun Moeldoko tidak bisa hadir, penetapan ketua umum baru tetap dilakukan. Sebelumnya, Jhoni memutuskan Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketuai AHY dinyatakan demisioner.
Namun kemudian Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Presiden ini tiba di lokasi KLB Demokrat pada malam hari. Kader menyambut kehadiran ketua umum mereka dengan memberikan jaket Partai Demokrat berwarna biru, ia mengenakan jaket itu kemudian mengepalkan tangan.
“Berbicara leadership, kekuatan panglima ada di tangan kalian semua. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit yang tangguh. Seorang pemimpin tugasnya memberikan kekuatan dan energi kepada komandan di bawahnya, bukan malah melemahkan,” ucapnya.
Moeldoko menyebut, KLB Demokrat berjalan sesuai dengan AD/ART dan konstitusional. Bahkan ia juga mengaku mengaku tidak memaksa para peserta untuk memilihnya, sebab semua yang hadir KLB sudah memiliki keyakinan.
Merespons hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat tidak sesuai dengan AD/ART dan inkonstitusional.
“Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini terang-benderang. Terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPKPD, tadi kita saksikan kita dengar bersama melalui sejumlah media,” kata AHY.
“Jadi, jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat. Segelintir kader-mantan kader yang tadi semangat sekali KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan keyakinan kalau tidak mendapat dukungan dari KSP Moeldoko,” tambahnya.
Moeldoko, kata AHY, selalu mengelak dirinya terlibat dalam kudeta. Namun, kini Moeldoko setuju diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat dari hasil KLB yang dinilai ilegal.
“Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukan lah sikap yang ksatria. Bukan juga sikap yang perilaku sebagai contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, juga generasi muda Indonesia,” paparnya.
Menurut AHY, seluruh bantahan Moeldoko atas keterlibatannya dalam kudeta runtuh saat menerima pinangan tersebut. Tindakan Moeldoko tidak mencerminkan sikap keteladanan.
“Katanya ia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat. Faktanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal demokrat,” jelasnya.
Karena itu, AHY pun menegaskan KLB tersebut digelar secara illegal dan inkonstitusional, karena dilakukan para mantan kader yang bersekongkol dan berkomplot dengan aktor eksternal Moeldoko.
“Saya ulangi, saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate,” tegas AHY.
AHY pun meminta Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembiaran atas tindakan KSP Moeldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat.
“Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” pinta AHY.
Bahian AHY memastikan akan menempuh langkah hukum terkait KLB tersebut.
“Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah, melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB illegal kepada jajaran penegakan hukum,” tandasnya.
Sementara itu, Menyikapi hal itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Partai Demokrat dan bahkan seluruh bangsa Indonesia berkabung.
“Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji. KLB yang digelar di Sumatera Utara tersebut tidak sah dan tidak legal,” ucap SBY.
Menariknya, Presiden keenam RI ini mengaku menyesal pernah menunjuk Moeldoko sebagai Panglima TNI.
“Saya memohon maaf kepada Allah swt atas kesalahan itu, Benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini, sebuah cara tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di TNI,” tukasnya.
SBY pun kecewa, karena selama menjabat sebagai Presiden RI selama 10 tahun, ia tak pernah mengintervensi partai politik lain.
“Hari ini, sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini, memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini,” pungkasnya.
LANGKAH MENUJU CAPRES
Di pihak lain, Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dan Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menilai manuver yang dilakukan Moeldoko merupakan langkah untuk memuluskan jalan menuju kontestasi Pilpres 2024. Karena dengan menjadi Ketua Umum, kans Moeldoko untuk menggerek elektabilitas sangat terbuka dan masihbada waktu membangun koalisi dengan partai lain agar bisa menjadi Calon Presiden (Capres).
Apalagi, pada 2024 nanti juga tidak banyak sosok dengan latar belakang militer yang akan maju menjadi Capres..
Namun Moeldoko memiliki pekerjaan rumah yang sulit, mengingat SBY sangat lekat dengan Demokrat. Sulit bagi Moeldoko mengambil publik pemilih yang loyal terhadap SBY. (JPc)
COMMENTS