MINAHASA, JP- Perjuangan untuk membentuk Kabupaten Baru Minahasa Barat (Minbar) disambut baik masyarakat di lima kecamatan Pineleng, Tombulu, Mandolang, Tombariri dan Tombariri Timur. Panitia yang terbentuk untuk menggolkan harapan masyarakat ini terlihat intens menggelar rapat.
Hal ini pun mendapat tanggapan dari dua tokoh muda Pineleng, Anthonius Ngampas dan Jenly Kombong saat ditemui jejakpublik.com di salah satu rumah kopi, Jumat (30/08/2019) sore.
Keduanya sepakat mendukung pemekaran menjadi Kabupaten Minahasa Barat karena dinilai memiliki manfaat yang positif dan strategis.
Ngampas mengatakan, harapan pembentukan Kabupaten Minahasa Barat tidak lain untuk membuat praktis jarak dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat dan pelayanan pun semakin cepat.
“Artinya dengan pemekaran kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat,” ujarnya.
Senada juga dikemukakan oleh Kombong. “Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik,” kata Kombong.
Sayangnya sampai dengan saat ini harapan tersebut belum terwujud.
“Sayangnya sampai dengan saat ini harapan masyarakat di lima kecamatan itu belum terwujud,” ungkap keduanya.
Bukankah karena pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran daerah?
Ditanyai hal ini, Ngampas tak menampiknya. “Memang masih moratorium sampai saat ini. Tapi persoalannya bukan di situ,” ujarnya.
Menurut Ngampas, ada kesan wacana pemekaran menjadi Kabupaten Minahasa Barat, kerap muncul bersamaan ketika dekatnya jadwal perhelatan politik lima tahunan baik Pemilu maupun Pilkada Minahasa. Terbukti setelah dua iven politik ini berakhir, gaung perjuangan Minahasa Barat pun ikut redup.
“Padahal pembentukan Kabupaten Minahasa Barat tentu dinanti. Semua masyarakat berharap terbentuknya Kabupaten Minahasa Barat dapat diperjuangkan dengan sepenuh hati dan jangan sampai hanya menjadi komoditas politik oleh pihak tertentu menjelang pemilihan bupati dan pemilihan legislatif. Karena saya melihat ketika menjelang iven politik gaung perjuangan pemekaran daerah ini begitu menggema tapi setelah selesai iven politik menjadi redup. Ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi agar tidak ada konflik kepentingan tertentu dari perjuangan ini,” papar Ngampas.
Pernyataan Ngampas didukung oleh Kombong. “Perjuangan pemekaran daerah Minahasa Barat harus sepenuh hati dan jangan hanya terpaku saat menjelang iven politik. Setelah iven politik berakhir harusnya perjuangan ini terus menyala-nyala. Kalau ini yang terjadi maka ketika moratorium itu dicabut kita sudah siap menyambut hadirnya Kabupaten Minahasa Barat,” tukasnya. (JPc)
COMMENTS