MANADO, JP- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS mengajak aparat penyelenggara pemerintahan untuk memahami secara benar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekprov Silangen saat membuka Sosialisasi Permendagri tersebut, yang dilaksanakan di Ruang F. J. Tumbelaka, Kamis (13/06/2019) pagi.
Untuk itu, Sekprov Silangen menegaskan pentingnya koordinasi secara terpadu dan terarah serta adanya sinergitas baik antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka melaksanakan amanat Permendagri 141 Tahun 2017 demi terwujudnya percepatan penetapan dan penegasan batas daerah di wilayah masing-masing.
“Sehingga diharapkan semakin memacu percepatan roda pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan,” ujarnya.
Lanjut Sekprov Silangen, lahirnya daerah-daerah pemekaran baru, tak terlepas juga dari berbagai persoalan termasuk di dalamnya permasalahan batas antar daerah.
“Dan kita ketahui bersama, bahwa permasalahan batas daerah bukanlah merupakan sesuatu yang sederhana,” jelasnya.
Untuk itu, menurut Sekprov Silangen, segmen batas yang sudah diterbitkan Permendagri 141 tahun 2017 dilanjutkan dengan pemasangan pilar batas yang terdiri dari; pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) dan dibedakan dalam beberapa tipe yaitu tipe A untuk Pilar Batas Daerah Provinsi, tipe B untuk Pilar Batas Daerah Kabupaten, dan tipe C untuk Pilar Batas Daerah Kecamatan.
Untuk itu, Sekprov Silangen meminta seluruh peserta sosialisasi dapat memberikan fokus terhadap setiap substansi materi yang disampaikan oleh para narasumber.
“Pelaksanaan sosialisasi ini menjadi wahana untuk semakin menguatkan komitmen untuk terus bekerja secara bersama-sama, guna mendorong percepatan tercapainya visi pembangunan daerah, demi menyongsong Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya,” tandasnya.
Turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Edison Humiang MSi, Kepala Biro Pemerintahan DR Jemmy Kumendong MSi, perwakilan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri dan peserta dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulut. (JPc)
COMMENTS