MANADO, JP- Tak ada satupun pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Manado, diisi personel Fraksi NasDem menimbulkan kekecewaan Ketua Fraksi NasDem Frederik Tangkau dan kawan-kawan.
Padahal, sebagai salah satu partai dengan jumlah kursi ketiga terbanyak ditambah beegabungnya dua legislator dari Partai Perindo, tentu sangat wajar bila ada personel Fraksi NasDem minimal dapat satu jatah pimpinan.
Meski demikian Sekretaris Fraksi NasDem, Robert Tambuwun mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.
“Kami Fraksi NasDem menerima dengan lapang dada hasil dari rapat paripurna. (Tak dapat jatah pimpinan AKD). Sebaliknya itu juga menjadi langkah politik yang diambil oleh teman-teman fraksi lain. Kami terima lapang dada dengan hasil ini,” ujarnya.
Menurut Tambuwun, penyebab tidak dihargainya Fraksi Nasdem baik dalam hal masuk dalam pimpinan AKD dan hak bicara, adalah soal Perwal (Peraturan Walikota) ataupun kebijakan dari Walikota sebagai Ketia DPD Partai Nasdem, buntut dari temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Jadi bukan soal ketidakmampuan melakukan lobi, tapi masalahnya pada soal Perwal yang sudah diingatkan BPK. Kadi harus dihormati kebijakan pak Walikota dan bukannya mengucilkan Fraksi Partai Nasdem,” jelasnya.
Sekalipun tidak mendapat jatah pimpinan AKD, Tambuwun memastikan akan tetap menjalankan tuplgas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat.
“Kedepan kami akan menjalankan tugas kami sebagai anggota dewan. Kami tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan tetap menyuarakan kebijkan yang pro-rakyat,” tegasnya.
Tambuwun berharap ke depan tidak ada lagi tindakan yang tidak bijak baik, entah itu soal tidak memberikan hak bicara kepada personel Fraksi NasDem dan sebagainya.
“Pimpinan dan Anggota DPRD harus lebih bijak dalam bersikap. Biasakan menghargai hal menyampaikan pendapat oleh setiap anggota DPRD dan jangan pilih kasih apalagi sampai bersikap otoriter. Perjuangan tidak hanya sampai di sini. Ke depan jangan lagi ada pembatasan hak bicara setiap wakil rakyat,” harapnya. (JPc)
COMMENTS