MANADO, JP- Seluruh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang terdiri dari para Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara berkumpul di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut di Manado, Kamis (10/06/2021).
Dalam pertemuan bertajuk sosialisasi Menuju Wilayah Kota Bebas dari Pungli di Era Pandemi Covid-19 ini dilangsungkan Pencanangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sulut bebas pungli.
Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (ODSK).
“Kiranya rangkaian kegiatan saber pungli ini akan mengoptimalkan pemberantasan pungli ke depan,” ucap Wagub.
Ia berharap dengan kegiatan ini penyelengaraan administrasi serta pelayanan publik dapat semakin efektif dan efisien.
“Atas nama Gubernur Olly Dondokambey, Pemprov Sulut, dan seluruh rakyat Sulut mengucapkan selamat bertemu kepada Kepala Satgas Saber Pungli di Kota Nyiur Melambai,” ujarnya.
Menurut Wagub, pelayanan publik di Sulut sejauh ini senantiasa menunjukan kualitas ke arah yang lebih baik.
“Dari tahun 2016 hingga tahun 2021 kita mengacu pada misi tujuh Sapta Cipta Pembangunan Daerah yakni mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.
“Sasarannya antara lain meningkatkan integritas dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berdaya saing,” tambahnya.
Lanjut Wagub, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, misi pembangunan 2021-2026 adalah menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih.
“Untuk konsistensi peningkatan kualitas layanan publik di daerah, dalam pembangunan 2021-2026 disematkan misi pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah yang di dalamnya termuat strategi peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pemberantasan pungli,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Saber Pungli Pusat Komjen. Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi mengatakan bahwa bulan lalu pihaknya telah melaksanakan kegiatan yang sama di Provinsi Aceh, dan direncanakan minggu depan di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Provinsi Kepri dan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.
“Presiden telah menetapkan 5 program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dikerjakan 5 tahun mendatang yang pertama pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi, penyedehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi,” jelasnya.
Dikatakan Agung, Presiden Jokowi telah menjelaskan bahwa mainset birokrasi harus dirubah sehingga kecepatan melayani, kecepatan memberikan ijin menjadikan kunci bagi reformasi birokrasi.
“Pada pertemuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Watimpres, salah satu hasil perdebatan tersebut membahas tentang daerah yang menghambat UMKM dan masih praktek pungli pada pelayanan publik,” tegasnya.
Oleh karena itu, Agung berharap Satgas Saber Pungli dan UPP Daerah Kabupaten/Kota dapat memperdayakan perannya untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Untuk memberantas pungutan liar di daerah maka Saber Pungli dan UPP Daerah Kabupaten/Kota harus terus diberdayakan,” tandasnya. (JPc)
COMMENTS