FOTO: JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana
JAKARTA, JP – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 20 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Selasa (28/03/2023).
Demikian rilis dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Dr. Ketut Sumedana kepada jejakpublik.com.
Disebutkan bahwa ke-20 permohonan penghentian penuntutan tersebut, yaitu:
1. Tersangka Marten Tumangkeng dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Tersangka I Jopi Tonni Tambahani dan Tersangka II Aneke Manueke dari Kejari Minahasa yang disangka melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin.
3. Tersangka I Ladika Yamin alias Dika, Tersangka II Rizky Darmawan alias Iki dan Tersangka III Purwanto Soleman alias Anto dari Kejari Ternate yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.
4. Tersangka Edy Santoso alias Edy bin Syahman dari Kejari Belitung Timur yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Tersangka Yulnaldi bin Alm Razali dari Kejari Simeulue yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
6. Tersangka I Rojian Syahputra S bin Musa S dan Tersangka II Kamilin bin Imon dari Kejari Aceh Singkil yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.
7. Tersangka Aldo Saputra alias Tole bin Feri Sanovil dari Kejari Padang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
8. Tersangka Nofrizal Pgl Rizal dari Kejari Padang Panjang yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
9. Tersangka Syarifuddin alias Podding bin H. Pangka dari Kejari Sidenreng Rappang yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
10. Tersangka Angga Tias alias Angga bin Mutamin dari Kejari Parepare yang disangka melanggar Pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP tentang Pencurian.
11. Tersangka Firman Kamal bin Kamaluddin dari Kejari Takalar yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
12. Tersangka Suhandi Gunawan alias Handi dari Kejari Jakarta Barat yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
13. Tersangka Adi Ramdani bin Suparno dari Kejari Jakarta Barat yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
14. Tersangka Dahlan Namudat dari Kejari Fakfak yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 80 Ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
15. Tersangka Hermanudin alias Herman dari Kejari Kota Gorontalo yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
16. Tersangka Ahmad Pinudi alias Rohimat alias Kaping dari Kejaksaan Negeri Prabumulih yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
17. Tersangka Ahmad Dandepiya bin Rohimat dan Tersangka II Budi Suryaningtiyas binti Suwarno dari Kejari Prabumulih yang disangka melanggar Pasal 367 KUHP tentang Pencurian Dalam Keluarga.
18. Tersangka Dodu Iskandar bin Tabran dari Kejari Pagar Alam yang disangka melanggar Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.
19. Tersangka Firda Susanti binti Saiman Darta dari Kejari Prabumulih yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Pengancaman dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang Perusakan.
20. Tersangka Jeri Putra Sanjaya bin Arie Martindo dari Kejari Pagar Alam yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (*/JPc)
COMMENTS