JAKARTA, JP- Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas capaian terkait program reformasi birokrasi di mana ada 18 satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 4 satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis (30/12/2021).
Demikian rilis dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Ebem Ezer Simanjuntak SH., MH., kepada jejakpublik.com.
Disebutkan bahwa arahan Jaksa Agung ini disampaikan kepada Bidang Pembinaan pada saat Kunjungan Kerja Virtual Ketujuh di akhir Tahun 2021 yang dihadiri oleh Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, para Staf Ahli Jaksa Agung RI, para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung, beserta Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia beserta jajarannya, para atase / perwakilan Kejaksaan di luar negeri
“Saya paham bahwa prestasi ini bukan hal yang mudah diraih, butuh keseriusan, konsistensi dan inovasi yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Oleh karena itu saya ingin menekankan kepada seluruh satuan kerja, meraih predikat WBK/WBBM tersebut bukanlah suatu tujuan utama, hal ini dikarenakan pelayanan yang bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani adalah standar minimum yang harus kita lakukan selaku public servant, untuk itu kepada satuan kerja yang belum meraih predikat tersebut, saya minta meniru, menduplikasi inovasi dan diaplikasikan di satuan kerja masing-masing sehingga pelayanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel bisa menjadi trademark Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.
Selanjutnya Jaksa Agung menyampaikan, bahwa telah canangkan di tahun 2020 kita telah berkomitmen untuk mewujudkan Kejaksaan Digital, di tahun 2021 telah banyak inovasi-inovasi dalam bentuk aplikasi, untuk itu saya minta agar di tahun 2022 Komite IT Informasi Teknologi) agar melakukan evaluasi dengan melakukan assesment terhadap inovasi-inovasi tersebut yang telah dilakukan, sehingga setiap aplikasi yang telah dibuat tersebut dapat segera terintegrasi ditahun 2023, yang pada akhirnya ditahun 2024 semua aplikasi tersebut dapat diaplikasikan secara mudah, cepat dan akurat, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan pimpinan secara akurat dan real time,” ujar Jaksa Agung.
Terkait dengan pengemban inovasi dibidang IT, Jaksa Agung berharap agar setiap pengembangan aplikasi tersebut mengedepankan efisiensi dan efektivitas, hal ini menjadi penting karena menurut saya satu hardware yang diperuntukan sebagai dashboard pimpinan sudah bisa mengakomodir semua aplikasi, sehingga tidaklah perlu setiap pengembangan atau pengadaan aplikasi dilakukan dengan pengadaan hardware khususnya untuk dashboard pimpinan. Jaksa Agung khawatir kalau hal itu tidak kita cermati bisa jadi meja kerja kita kelak akan dipenuhi dengan monitor.
Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa dirinya telah melantik 459 (empat ratus lima puluh sembilan) jaksa-jaksa baru, yang selanjutnya penempatannya disebar ke seluruh pelosok Indonesia, kepada kepala satuan kerja yang kebetulan mendapat tambahan tenaga jaksa baru;
“Saya titip mereka, bimbing mereka dalam melaksanakan tugas sebagai seorang jaksa. Jangan dilepas, saya ingin dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pertama mereka bertugas sebagai seorang jaksa, mereka bisa mendapat pengalaman yang komprehensif dalam penanganan perkara sehingga bekal teori yang mereka miliki selama mengikuti pendidikan dan Pembentukan Jaksa dapat diperkaya dan disempurnakan dengan pengalaman praktik di lapangan,” tandasnya. (JPc)
COMMENTS